Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari reformasi struktural pasar modal. Seiring dengan langkah tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan keterbukaannya untuk masuk menjadi bagian dari bursa setelah demutualisasi terealisasi.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara memiliki kepentingan besar terhadap penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal nasional, mengingat kontribusi signifikan badan usaha milik negara (BUMN) terhadap kapitalisasi pasar di Indonesia.
“Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentu Danantara ada keinginan untuk masuk juga,” kata Rosan dalam konferensi pers di kantor Danantara, Jumat (30/1/2026).
“Kalau kita lihat, hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar di Indonesia itu kontribusinya berasal dari BUMN. Jadi tentu kami juga berkepentingan agar bursa kita menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan menjunjung tinggi tata kelola atau governance yang baik,” imbuhnya.
Rosan menyebut percepatan demutualisasi BEI sejalan dengan praktik di berbagai negara lain, di mana sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi negara dapat menjadi bagian dari struktur kepemilikan bursa.
Dus, keterlibatan Danantara di bursa bukan semata soal kepemilikan, melainkan untuk mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam (deepening market), lebih kredibel, dan lebih transparan bagi investor.
“Kami melihat ini sebagai sesuatu yang sangat positif dan memang ingin kami dorong ke depan, agar bursa kita menjadi lebih baik, lebih dalam, dan memberikan transparansi yang lebih baik,” ujarnya.
Namun, ia belum memperinci skema yang akan digunakan, termasuk apakah masuknya Danantara akan dilakukan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain. “Kita lihat nanti struktur yang terbaik seperti apa,” ujarnya singkat.
Rosan juga enggan menyebutkan porsi kepemilikan yang akan diambil Danantara di bursa. Menurut dia, yang terpenting adalah kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pasar modal.
“Persentasenya nanti kita lihat. Yang penting justru dengan keberadaan kita, kita ingin bursa menjadi lebih baik dan lebih terbuka,” katanya.
Dalam kesemptan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berkomitmen mempercepat demutualisasi BEI untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa. Proses ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini dan telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan, signal kepada global market tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal kita," kata Airlangga.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
