Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Medsos

tirto.id - Tuntutan 17+8 viral di internet setelah sejumlah artis dan influencer membagikannya melalui media sosial mereka. Tuntutan ini berisi tanggapan atas situasi Indonesia belakangan ini.

Oleh para artis dan selebritas, tuntutan 17+8 diunggah melalui media sosial mereka secara serentak pada Senin (1/9/2025). Unggah itu diberi tajuk "17+8 Tuntutan Rakyat".

Para artis dan influencer yang mengunggah tuntutan tersebut di antaranya komedian Soleh Solihun, aktor Lukman Sardi, grup band Efek Rumah Kaca, dan kreator konten Andovi da Lopez.

Dalam unggahan mereka, tuntutan 17+8 itu disebut merupakan rangkuman dari "tuntutan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir". Tuntutan ini memiliki tiga poin utama, yakni transparansi, reformasi, dan empati.

Komedian Soleh Solihun dalam unggahannya tentang tuntutan ini memberikan pernyataan berisi desakan bagi pemerintah untuk mewujudkan sejumlah tuntutan tersebut.

"Kan kemaren katanya rakyat diminta percaya sama pemerintah, nah coba deh dengerin dulu beberapa keinginan rakyat. Kalo bisa diwujudkan, harusnya mah kepercayaan dari rakyat mudah didapat," tulis Soleh pada Senin.

Lantas, apa saja isinya dan siapa inisiator tuntutan yang viral di media sosial tersebut?

Siapa Inisiator Tuntutan 17+8 yang Viral di Medsos?

Berdasarkan unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat, inisiator sejumlah tuntutan ini adalah masyarakat sipil secara umum. Dalam keterangannya, tuntutan ini bukan diinisiasi oleh satu kelompok atau orang pribadi, melainkan rangkuman atas desakan dan tuntuan yang beredar.

Upaya merangkum tuntutan menjadi 17+8 ini dilakukan oleh sejumlah pihak. Pertama adalah influencer Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella. Mereka bertiga merangkum sejumlah tuntutan dari warganet.

Kemudian, ada pula desakan yang diinisiasi oleh 211 organisasi masyarakat sipil, yang dihimpun oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ada pula tuntutan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (UI), dan Center for Environmental Law & Climate Justice UI.

Tuntutan buruh dalam demonstrasi massa pada 28 Agustus 2025 juga masuk dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

Selain itu, ada juga poin-poin desakan dalam "12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan" yang dibuat Reformasi Indonesia di Change.org.

Sementara itu, tuntutan 17+8 disampaikan dalam dua jenis berdasarkan tenggat waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Tenggat waktu ini ditujukan kepada pemerintah.

Berikut isi 17+8 Tuntutan Rakyat berdasarkan tenggat waktunya:

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (batas akhir 5 September 2025):

Tugas Presiden Prabowo:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR:

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
• Publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki melalui KPK.

Tugas ketua umum partai politik:

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Polri:

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar hukum.

Tugas TNI:

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Tugas kementerian sektor ekonomi:
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (batas akhir 31 Agustus 2026):

• Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk mengaudit anggota, meningkatkan syarat anggota, tetapkan KPI untuk evaluasi kerja, dan menghapus perlakuan istimewa.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif dengan mempublikasikan laporan keuangan dan memastikan berfungsinya peran oposisi.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
• Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
• TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti PSN, UU Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara.