Indef Jelaskan Penyebab Ekonomi Indonesia Kalah dari Vietnam

tirto.id - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menyoroti kebijakan industri Indonesia yang dinilai tidak terarah. Akibatnya, Indonesia kini tertinggal jauh dari Vietnam, yang berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Salah indikatornya, menurut Didik, adalah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus merosot. Data S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di angka 46,9 pada Juni 2026, masuk zona kontraksi di bawah 50 persen.

"Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah pada level indeks di bawah 50 persen," ujar Didik dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).

Ia mengatakan, meskipun ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal lalu, dorongan utama berasal dari belanja negara, bukan sektor industri yang justru terus menurun.

"Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing, tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas," tambahnya.

Di sisi lain, Vietnam justru menuai hasil dari kebijakan transformasi struktural yang dijalankan konsisten selama 2-3 dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8 persen, ditopang oleh sektor industri yang berkembang pesat.

Hasilnya, Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam menjadi negara berpendapatan menengah atas per Juli 2026, dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sekitar 4.970 dolar AS, melampaui ambang batas 4.636 dolar AS.

"Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri. Vietnam membuat kebijakan ramah investasi sehingga ekonominya bertransformasi," jelas Didik.

Rektor Universitas Paramadina itu membandingkan strategi Vietnam yang menerapkan kebijakan outward looking, mirip dengan kebijakan Indonesia pada era 1980-an. Vietnam fokus menarik investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) berkualitas dan mengarahkannya ke pasar ekspor, sembari memastikan proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi berjalan.

"Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain," ucapnya.

Didik menilai kegagalan Indonesia tak lepas dari absennya kebijakan transformasi struktural dan deregulasi. Sementara Vietnam konsisten membenahi iklim usaha, Indonesia justru masih dihambat birokrasi ruwet dan insentif yang tidak memadai.

"Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet, dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat," katanya.

Ia menyebut, kondisi ini seperti lingkaran setan: industri mengkerut, daya beli masyarakat menurun, dan ekonomi tak cukup menyediakan lapangan kerja produktif. Padahal, Indonesia pernah berhasil keluar dari masalah serupa pada 1980-an-1990-an dengan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen dan industri 10-12 persen.

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi saat itu mampu mengerek ekspor dan investasi.

"Kebijakan seperti inilah yang dijalankan oleh Vietnam sehingga sekarang sudah melompat menjadi negara industri berpendapatan menengah atas," ungkapnya.

Ancaman Middle Income Trap

Didik memperingatkan, tanpa kebijakan masif untuk membangkitkan industri dan memperbaiki iklim usaha, Indonesia berisiko menjadi "negara sakit" di ASEAN.

Sebaliknya, dengan pertumbuhan 8 persen, Vietnam kini mulai memasuki fase transisi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, sehingga bisa lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah.

"Kita sekarang kalah dengan 'anak bawang' (Vietnam) yang tahun 1970-an rakyatnya masih keleleran mengungsi di pulau Galang dan Rempang," ujarnya.