tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meyakini tak ada data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kasus dugaan pencatutan KTP sebagai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
Hal ini menurutnya diketahui setelah ia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin.
"Saya sudah kontak-kontakan [dengan Budi Awaluddin] dari tiga hari yang lalu. Dari kami, data itu fix tidak ada kebocoran Pemprov DKI," sebutnya kepada awak media, Senin (19/8/2024).
Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih banyak soal dugaan pencatutan KTP untuk Dharma-Kun. Menurut Heru, ia menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta.
Heru Budi memastikan tidak ada kebocoran data NIK KTP DKI di Disdukcapil DKI. Menurutnya, data NIK KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam kesempatan itu, ia meminta awak media agar bertanya langsung ke pihak Dharma-Kun terkait proses meminta data NIK warga.
"Pencatutan NIK, kalau kami Dinas Dukcapil, tidak ada kebocoran data. Karena memang data itu berada di Kemendagri," ucapnya.
"Mungkin bisa ditanyakan kepada timnya Dharma-Kun ya bagaimana mereka prosesnya itu," lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, berdalih bahwa masalah KTP warga Jakarta yang dicatut mendukung kandidat tertentu terjadi karena percampuran data antara hasil verifikasi administrasi dengan hasil verifikasi faktual dalam aplikasi infopemilu milik KPU RI.
Hal itu merespons keluhan warga Jakarta yang NIK KTP mereka dicatut untuk mendukung Dharma-Kun.
"Datanya [yang tertera di situs infopemilu] itu tergabung ya, data verfikasi administrasi dengan verifikasi faktual," sebutnya, Jumat (16/8/2024).
Dody menyatakan, keterangan di infopemilu hingga saat ini masih menampilkan data yang lolos verifikasi administrasi, tetapi tidak lolos verifikasi faktual. Keterangan di infopemilu juga masih menampilkan data yang benar-benar lolos verifikasi faktual alias benar mendukung Dharma-Kun.
Dody berdalih, infopemilu milik KPU RI disebut masih menampilkan data yang seharusnya sudah tak lagi relevan. Untuk mengatasi hal ini, kata Dody, KPU DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada KPU RI agar keterangan di infopemilu diperbaharui.
Dody mencontohkan, KTP kedua anak eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, muncul di situs infopemilu sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, menurutnya berdasarkan pemeriksaan data KTP dua anak Anies tidak lolos verifikasi faktual tetapi data KTP dua anak Anies lolos verifikasi administrasi. Hal itu menandakan Dharma-Kun bisa memperoleh dukungan dari dua anak Anies.
Terkait kejadian pencatutan seperti kasus dua anak Anies, Dody menyebutkan, KPU DKI Jakarta tidak mempertanyakan dari mana Dharma-Kun memperoleh data dukungan. Ia beralasan, KPU DKI Jakarta hanya bertindak sebagai pengguna langsung data yang diserahkan Dharma-Kun.
"Misal datanya anaknya Pak Anies Baswedan. Kami cek, memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun, dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat," kata Dody.
"Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Saat ini, publik dihebohkan dengan dugaan upaya pencatutan informasi NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.
Beberapa warga mengeluh di media sosial setelah memeriksa data mereka di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung, termasuk dua anak Anies Baswedan diketahui menjadi korban aksi pencatutan tersebut.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
