tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, enggan bicara banyak tentang dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Bakal Calon Gubernur-Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta via jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun). Menurut Budi Arie, permasalahan tersebut ditangani sesuai undang-undang yang berlaku.
"Pokoknya selama perundang-undangan berlaku di pemilu yang ada, silakan saja, kan," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Budi Arie mengatakan KPU bisa turun tangan untuk memeriksa apakah pencatutan itu melanggar hukum atau tidak. Namun, pria yang juga Ketua Umum DPP Projo itu enggan menanggapi lebih lanjut soal kasus pencatutan KTP untuk pasangan Dharma-Kun.
"Nanti, kan, KPU bisa periksa," tutur Budi Arie.
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana (Dharma-Kun) menjadi sorotan setelah muncul isu pencatutan data kependudukan untuk pencalonan mereka di Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu terungkap dari munculnya keluhan pencatutan data disertai tangkapan layar hasil pengecekan via laman Info Pemilu KPU. Anak eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ikut menjadi korban atas pencatutan data tersebut.
Anies, yang juga salah satu kandidat Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, mengaku data dua anaknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, Anies mengaku KTP miliknya tidak ikut dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," demikian bunyi cuitan akun X Anies, dikutip Jumat.
Anies pun mengunggah tangkapan layar situs infopemilu yang mencantumkan bahwa KTP kedua anaknya dicatut. Di tangkapan layar itu, anak Anies yang KTP-nya dicatut adalah Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan.
Di sisi lain, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mendesak agar Komisi II DPR RI untuk memverifikasi dugaan upaya pencatutan tersebut. Ia beralasan, penelusuran dilakukan agar legitimasi pilkada tidak terganggu.
"Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi. Kalau ini tidak clear, nanti legitimasi pilkada bahaya," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
