Menuju konten utama

Dukcapil Soal Pencatutan KTP untuk Dharma-Kun: Data Tidak Bocor

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa penggunaan data NIK tanpa izin tergolong sebagai pencatutan dan kegiatan ilegal.

Dukcapil Soal Pencatutan KTP untuk Dharma-Kun: Data Tidak Bocor
Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun (Tengah) usai pelantikannya di Kantor BSSN, Jakarta, Rabu (17/07/2019). ANTARA/Kuntum Khaira Riswan

tirto.id - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Teguh Setyabudi, memastikan tidak ada kebocoran data setelah heboh pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan secara sepihak untuk mendukung pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Teguh dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta sebagaimana dikutip Antara, Jumat (16/8/2024).

Teguh mengingatkan bahwa NIK KTP saat ini dapat diperoleh lewat beragam cara, baik cara legal maupun ilegal. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kasus pencatutan NIK KTP tidak melibatkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri secara perseorangan maupun institusi.

"Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara," ujarnya.

Teguh mengakui bahwa penggunaan nama dan NIK KTP tanpa seizin pemilik sama dengan perbuatan pencatutan atau penyalahgunaan identitas. Ia memastikan Kemendagri tidak terlibat dan mendukung upaya penyiapan NIK demi memuluskan pencalonan pasangan Dharma-Kun.

"Jadi, terkait dengan bagaimana NIK itu digunakan oleh calon tertentu untuk bisa lolos katakanlah seleksi pilkada ini 'kan sudah ada mekanismenya. Pastinya kami tidak ikut dalam tata kelola dukung-mendukung ataupun penyiapan NIK untuk mendukung seseorang," tegas Teguh.

Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan data KTP mereka digunakan untuk mendukung pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Mereka menyampaikan emosi mereka lewat akun media sosial X (dulu Twitter) sambil menunjukan tangkapan layar pengecekan lewat akun KPU.

Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ikut menyuarakan keluhan pencatutan KTP yang sama. Anies, yang juga salah satu kandidat Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, mengaku data dua anaknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, Anies mengaku KTP miliknya tidak ikut dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," demikian bunyi cuitan akun X Anies, dikutip Jumat.

Anies pun mengunggah tangkapan layar situs infopemilu yang mencantumkan bahwa KTP kedua anaknya dicatut. Di tangkapan layar itu, anak Anies yang KTP-nya dicatut adalah Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan.

Baca juga artikel terkait PILKADA JAKARTA 2024

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Editor: Andrian Pratama Taher