Menuju konten utama

Cak Imin Soal KTP Warga Dicatut untuk Dharma-Kun: KPU Harus Fair

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengingatkan pencatutan KTP warga Jakarta demi loloskan Dharma-Kun bisa berpengaruh pada legitimasi Pilkada Jakarta 2024.

Cak Imin Soal KTP Warga Dicatut untuk Dharma-Kun: KPU Harus Fair
Calon wakil presiden no urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan orasi politik di hadapan pendukungnya pada kampanye akbar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). Kampanye tersebut selain untuk memenangkan Partai PKB juga untuk menjaring dukungan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anis Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilu 14 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

tirto.id - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mendesak Komisi II DPR RI turun tangan mengusut KTP warga Jakarta yang dicatut sebagai pendukung pasangan Bakal Calon Gubernur-Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta via jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun).

Hal ini merespons keluhan sejumlah warga Jakarta yang KTP mereka dicatut oleh pihak tertentu untuk mendukung pasangan Dharma-Kun, termasuk Dua anak eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi. Kalau ini tidak clear, nanti legitimasi pilkada bahaya," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, Cak Imin meminta KPU bersikap objektif. Ia meminta masyarakat harus mengontrol partai politik sementara KPU harus merespons keluhan tentang pelaksanaan pemilu.

"KPU harus bersikap fair dan objektif, masyarakat harus mengontrol partai-partai, harus mengontrol masyarakat. KPU harus objektif yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi," tutur pria yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, meminta pasangan Dharma-Kun mengklarifikasi pencatutan KTP warga Jakarta itu untuk mendapat dukungan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen.

"Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2024).

Puan pun meminta pasangan Dharma-Kun mengakui kesalahan bila memang benar mencari KTP warga Jakarta tanpa izin.

"Kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, tidak boleh dilakukan. Kan nanti ada KPU dan KPUD yang kemudian memproses," tutur perempuan yang juga Ketua DPR RI itu.

Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan data KTP mereka digunakan untuk mendukung pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Mereka menyampaikan emosi mereka lewat akun media sosial X (dulu Twitter) sambil menunjukan tangkapan layar pengecekan lewat akun KPU.

Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ikut menyuarakan keluhan pencatutan KTP yang sama. Anies, yang juga salah satu kandidat Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, mengaku data dua anaknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, Anies mengaku KTP miliknya tidak ikut dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," demikian bunyi cuitan akun X Anies, dikutip Jumat.

Anies pun mengunggah tangkapan layar situs infopemilu yang mencantumkan bahwa KTP kedua anaknya dicatut. Di tangkapan layar itu, anak Anies yang KTP-nya dicatut adalah Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan.

Baca juga artikel terkait PILKADA JAKARTA 2024 atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher