Hasto soal Kritik Berujung Dipolisikan: Kemunduran Demokrasi

tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, memandang fenomena kritik berujung dipolisikan sebagai gejala kemunduran demokrasi. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang menjunjung kebebasan berpendapat.

Teranyar misalnya, pakar hukum tata negara, Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara pada Jumat, 17 April 2026. Feri dilaporkan terkait kritikannya yang menyebut pemerintah berbohong ke publik ihwal program swasembada pangan.

LBH Tani Nusantara, menganggap narasi yang disampaikan Feri Amsari tersebut memicu keresahan karena bersifat bohong dan tidak memiliki akurasi secara kebenaran.

Hasto mengungkapkan kritik terhadap kebijakan publik seharusnya menjadi bagian dari dialektika dalam sistem demokrasi, bukan justru dipidanakan.

“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal, Republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” kata Hasto, dalam acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Hasto pun menegaskan kritik tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan ekspresi kepedulian warga negara terhadap jalannya pemerintahan.

“Maka kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini, saudara-saudara sekalian,” lanjut Hasto.

Hasto juga mengaitkan fenomena tersebut dengan pentingnya menghidupkan kembali semangat pembebasan yang diwariskan melalui Konferensi Asia Afrika. Menurutnya, Indonesia sejak awal diposisikan sebagai negara yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, termasuk menjamin kebebasan berpendapat.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan justru diperlukan untuk menjaga kesehatan sistem politik.

“Bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi,” kata dia.

Hasto menyebut nilai-nilai kebebasan seperti kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengorganisir rakyat, dan kebebasan pers, merupakan bagian dari perjuangan bangsa sejak awal kemerdekaan. Oleh karena itu, menurut dia, praktik kriminalisasi kritik berpotensi menggerus prinsip-prinsip tersebut.

PDI Perjuangan, kata Hasto, memandang penting menjaga fungsi lembaga-lembaga demokrasi, termasuk peran DPR sebagai mekanisme check and balances dalam sistem politik Indonesia. “Semua kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat pembebasan dari berbagai bentuk penindasan. Oleh itu, ia menilai tidak seharusnya ada praktik yang membatasi kebebasan berekspresi di dalam negeri.

“Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kuat, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun,” tutur Hasto.