Hasto Sebut Megawati Gagal Jadi Presiden Dua Periode karena AS

tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut kegagalan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menjadi presiden untuk kedua kalinya karena dijegal Amerika Serikat akibat segala kebijakannya.

Menurut Hasto, saat itu Megawati menyuarakan kepada Amerika Serikat untuk menghentikan serangan invasi ke Irak karena tidak dilaksanakan atas persetujuan PBB.

"Maka Bu Mega tidak disenangi oleh Barat. Sama dengan Bung Karno. Sehingga, jabatan presiden ya cukup sekali, kira-kira begitulah. Karena politik luar negeri Bu Mega bertentangan dengan establishment global," kata Hasto dalam pidato Hari Santri Nasional di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain karena menolak serangan invasi AS ke Irak, Megawati disebut juga ikut menentang saat Abu Bakar Ba'asyir yang saat itu menjadi narapidana terorisme untuk dipindahkan ke AS. Menurutnya, Abu Bakar Ba'asyir harus dihukum dan menjalani pemidanaan di Indonesia.

"Di situ, termasuk ketika Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mau dibawa, Bu Mega bilang, "No. Dia adalah warga negara saya." Sebagai presiden, beliau melindungi warga negara Indonesia," jelasnya.

Selain mengenang Megawati yang gagal menjadi presiden untuk kedua kali, Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk bersatu selayaknya Indonesia menghadapi Perang Dunia Kedua sehingga kemudian bisa merdeka seutuhnya.

Hasto menyebut saat itu Indonesia menghadapi Inggris dan pasukan sekutu pasca kemerdekaan.

“Dengan bersatu dan mengobarkan semangat kebangsaan, rasa percaya diri sebagai bangsa yang hebat dengan cita-cita ‘membangun tata dunia baru" (to build the world a new) dapat diwujudkan, sebagaimana pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada 30 September 1960,” jelasnya.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa inspirasi Hari Santri lahir dari ide dan usulan di internal PDIP yang saat itu menjelang Pilpres 2014. Hasto menyebut saat itu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengusulkan agar ada komitmen atas peringatan peristiwa heroik Resolusi Jihad.

Usulan tersebut kemudian disampaikan dan direstui oleh Megawati yang diwujudkan dengan dibentuk Hari Santri pada 22 Oktober dan Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni.

"Dan kemudian Hari Santri sekaligus hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 kita jadikan sebagai upaya untuk meluruskan sejarah itu," ujarnya.