tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengeklaim hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, baik-baik saja, meski Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setahu saya, [hubungan Megawati-Prabowo ] baik, baik," kata Muzani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
Muzani mengatakan tidak hadirnya kepala daerah dari PDIP dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak memengaruhi hubungan Megawati-Prabowo.
Namun, Muzani tidak berkomentar banyak tentang absennya kepala daerah dari PDIP di retret kepala daerah tersebut. Dia mengaku belum menerima informasi soal absennya kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya baru baca berita [soal absennya kepala daerah dari PDIP di retret], saya belum dapat cerita dari Kemendagri," ucap Muzani.
KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari terhitung dari 20 Februari hingga 11 Maret mendatang.
"Penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur," kata Ketua KPK, Setyo Budianto, saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
51 Kepala Daerah Ikut Retret Sejak Awal
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut ada 51 kepala daerah dari PDIP mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, sejak hari pertama pada 21 Februari 2025."Jumlah semuanya (peserta retret) dari 503 itu lebih kurang 50-an, atau 51 sudah masuk dari hari pertama," kata Tito dalam konferensi pers di kawasan Akmil, Minggu malam (23/2/2025).
Tito mengatakan 51 kepala daerah PDIP tersebut telah memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan atas undangan pemerintah. Dia menjelaskan jika kepala daerah PDIP yang berani ikut retret sejak awal telah sadar akan tanggung jawab utamanya kepada rakyat.
"Karena mereka menyadari bahwa ini adalah dari pemerintah, dan ini berguna untuk mereka sendiri. Mereka tahu bahwa ini adalah, pada saat memilih, kan, yang memilih, kan, rakyat, tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," ucap Tito.
Dia menegaskan bahwa fungsi partai dalam sistem demokrasi di Indonesia hanya sebagai kendaraan politik. Oleh karenanya, kata Tito, setiap kepala daerah harus memiliki orientasi untuk melayani rakyat pemilihnya usai terpilih bukan lagi kepada partai pengusung.
Mantan Kapolri itu, mengingatkan kepada kepala daerah PDIP yang belum hadir bahwa area retret masih terbuka untuk mereka, walau tertinggal sejumlah materi pembelajaran.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama