tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut ada 51 kepala daerah dari PDIP mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, sejak hari pertama. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sendiri menginstruksikan kepada kepala daerahnya untuk menunda kepergian ke lokasi retret yang disampaikan melalui surat edaran.
"Jumlah semuanya (peserta retret) dari 503 itu lebih kurang 50-an, atau 51 sudah masuk dari hari pertama," kata Tito dalam konferensi pers di kawasan Akmil, Minggu malam (24/2/2025).
Tito menyampaikan bahwa 51 kepala daerah PDIP tersebut telah memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan atas undangan pemerintah. Dia menjelaskan jika kepala daerah PDIP yang berani ikut retret sejak awal telah sadar akan tanggung jawab utamanya kepada rakyat.
"Karena mereka menyadari bahwa ini adalah dari pemerintah, dan ini berguna untuk mereka sendiri. Mereka tahu bahwa ini adalah, pada saat memilih, kan, yang memilih, kan, rakyat, tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," ucap Tito.
Dia menegaskan bahwa fungsi partai dalam sistem demokrasi di Indonesia hanya sebagai kendaraan politik. Oleh karenanya, kata Tito, setiap kepala daerah harus memiliki orientasi untuk melayani rakyat pemilihnya usai terpilih bukan lagi kepada partai pengusung.
"Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah, bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya," tutur Tito.
Diberi Sertifikat yang Berbeda
Mantan Kapolri itu, mengingatkan kepada kepala daerah PDIP yang belum hadir bahwa area retret masih terbuka untuk mereka, walau tertinggal sejumlah materi pembelajaran. Selain itu, Tito akan memberikan sertifikat berbeda bagi kepala daerah PDIP yang datang di pertengahan acara.Bagi mereka yang mengikuti 90 persen sesi materi akan mendapat sertifikat dengan keterangan lulus, namun jika kurang dari itu akan diberi keterangan 'telah mengikuti'.
"Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti," kata Tito.
Selain itu, kesempatan untuk mengikuti retret di Magelang pada periode kepemimpinan daerah 2025-2030 hanya dilakukan sekali. Tito menjelaskan nantinya kepala daerah yang dilantik secara susulan karena menunggu putusan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengikuti retret di area Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Enggak akan konsepnya seperti ini. Karena konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama, yaitu mereka mungkin ke BPSDM di Kalibata, yang tempat diklatnya punya Kemendagri, dan setelah itu kita akan memberikan isikan materi," tukas Tito.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
