Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan permintaan terhadap biochar Indonesia mulai datang dari sejumlah negara. Namun, tingginya permintaan itu belum diimbangi kemampuan produksi di dalam negeri.
Hashim mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi industri biochar Indonesia, sekaligus tantangan karena kapasitas produksi nasional masih terbatas.
“Berita baik adalah, permintaan untuk membeli biochar sangat besar, dan sangat sedikit negara yang bisa memasok,” kata Hashim dalam ABII Annual Member Gathering 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Sebagai informasi, biochar merupakan bahan kaya karbon yang dibuat dengan memanaskan biomassa, seperti limbah pertanian dan kayu, dalam kondisi minim oksigen Bahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan membantu mempertahankan kelembapan. Karena mampu menyimpan karbon dalam jangka panjang, biochar juga berpotensi dimanfaatkan dalam upaya pengurangan emisi.
Menurut Hashim, Jepang menjadi salah satu pasar yang menunjukkan minat terhadap biochar Indonesia. Selain itu, Arab Saudi juga membutuhkan biochar untuk digunakan di wilayah dengan kondisi iklim yang sangat panas.
Penggunaan biochar di Arab Saudi, menurut Hashim, berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan tanah mempertahankan kelembapan di tengah kondisi gurun dan iklim yang panas. Namun, dia menilai peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena Indonesia belum mampu memproduksi biochar dalam jumlah yang cukup.
“Tapi berita buruknya adalah kita tidak memproduksi dengan cukup,” kata Hashim.
Karena itu, dia mendorong pelaku usaha untuk memperbesar produksi biochar secara bersama-sama. Menurut Hashim, besarnya permintaan global justru membuka ruang bagi banyak pemain tanpa harus saling berebut pasar.
“Jadi, benar-benar, semuanya, ayo memproduksi biochar. Tidak ada kompetitor di sini. Kita semua bekerja sama,” ujarnya.
Hashim juga menekankan bahwa peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan pembenahan kualitas. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar mengejar volume produksi, tetapi juga memastikan biochar yang dipasarkan memenuhi standar yang dapat diterima pembeli internasional.
“Kita harus menjaga kualitas. Biasanya, negara kita, Indonesia, tidak terkenal dengan kualitas kita. Kualitas kita yang tidak rata,” kata Hashim.
Dia menilai Indonesia perlu menjadikan Jepang sebagai salah satu acuan dalam membangun standar mutu. Menurutnya, produk asal Jepang selama ini memiliki reputasi kualitas yang konsisten sehingga konsumen dapat langsung mengenali standar produk tersebut.
“Dan itu adalah masalah. Jadi, kita harus mengikuti Jepang. Ketika Anda melihat produk yang dibuat di Jepang, Anda sudah tahu itu adalah standarnya,” ujarnya.
Di acara yang sama, Direktur Utama ID Survey Arisudono Soerono mengatakan pihaknya bersama ABII berkomitmen membangun laboratorium biochar berskala internasional di Indonesia. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengujian kualitas biochar tanpa pelaku usaha harus mengirim sampel ke luar negeri.
“Apabila membutuhkan laboratorium, tidak perlu mengirim laboratorium jauh-jauh, kita akan membangun laboratorium berskala internasional, berskala global di Indonesia,” kata Arisudono.
Menurut dia, keberadaan laboratorium di dalam negeri diharapkan membuat pengujian biochar menjadi lebih murah dan cepat, sekaligus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar internasional.
“Harapannya hasilnya bisa lebih murah dan lebih cepat dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan internasional. Sehingga akibatnya itu mendukung terbentuknya sebuah ekosistem trade atau perdagangan biochar yang lebih terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz FM Hendropriyono mengatakan pemerintah masih menunggu arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait posisi biochar dalam skema perdagangan karbon nasional.
Pemerintah juga masih mempertimbangkan apakah biochar akan masuk ke sektor limbah yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup atau sektor lainnya.
“Tapi saya rasa soon. Untuk memutuskan biochar ini masuk ke sektor mana? Apakah ke sektor limbah di KLH, atau di culture, atau di mana?” ujarnya.
Dia menargetkan keputusan mengenai posisi biochar dalam perdagangan karbon dapat ditetapkan pada Oktober 2026. Pada periode yang sama, pemerintah juga menargetkan sejumlah agenda transisi perdagangan karbon lainnya selesai, termasuk interoperabilitas SRUK dengan Verra serta pembentukan tim penyusun peta jalan perdagangan karbon nasional.
“Dan saya rasa ini semua seharusnya akan selesai pada Oktober, karena ini kan masa transisi sampai Perpres yang baru ini benar-benar bisa dijalankan,” kata Diaz.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
