Masuk tirto.id
tirto.id - Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengakui ada potensi korupsi yang timbul dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, dia telah mewanti-wanti sang kakak, Presiden Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dan mengawal ketat jalannya program flagship Kabinet Merah Putih itu.
“Tentu ada banyak kerikil-kerikil, tentu banyak kesalahan yang kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi, itu sudah kita wanti-wanti. Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal Makanan Bergizi Gratis,” katanya, dalam Grand Launching Center for Policy Studies Prasasti, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Selain meminta Prabowo untuk berhati-hati, Hashim menilai bahwa Prasasti yang ia dirikan bersama Burhanuddin Abdullah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) Tahun 2003-2008 sekaligus Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, dapat menjadi lembaga yang akan memberikan penilaian objektif terhadap pelaksanaan MBG. Dengan begitu, Prasasti dapat memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan data ilmiah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas menjalankan program ini.
“Tapi, kami berharap kawan-kawan yang hadir disini untuk memberikan pandangan juga. Karena setiap hari saya pribadi terima info mengenai korupsi di Badan Gizi Nasional. Kalau ada korupsi saya langsung hubungi pimpinan BGN (Dadan Hindayana), minta diperiksa, minta dikaji apa benar atau tidak,” lanjutnya.
Selain MBG, dia juga menyebut Program perumahan sosial atau yang lebih dikenali sebagai Program 3 Juta rumah sebagai program pemerintah lainnya yang berpotensi jadi sarang korupsi. Selanjutnya, ada pula program pembangunan Sekolah Garuda yang dimandatkan Prabowo kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Stella Christy.
“Ini program-program yang sangat-sangat vital. Terus ada program swasembada energi, swasembada pangan, dan swasembada air. Kita sendiri sekarang ada program yang sudah menampakan sukses, yaitu untuk swasembada pangan,” papar Hashim.
PT Arsari Group itu pun berharap, Prasasti dapat mengawal jalannya program-program vital pemerintah melalui penilaian-penilaian, maupun berbagai kajian. Dus, pemerintah dapat langsung bergerak jika nantinya Ditemukan adanya masalah dalam program.
Sementara untuk mencegah terjadinya korupsi, dia pun meminta para pakar yang ada di dalam maupun luar Prasasti untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada indikasi korupsi dari berbagai program vital pemerintah tersebut.
“Klau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu melihat ada kejadian-kejadian korupsi, itu harus kita laporkan dan kita periksa dan kita harus tanggulangi. Jangan sampai itu prioritas dari Pak Prabowo adalah kita harus membasmi berantas korupsi di bumi Indonesia. Ini suatu tantangan besar sekali, tapi saya kira kita harus mulai dan sudah dimulai,” tegas Hashim.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
