Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Salah satu pembahasannya adalah pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat.
Belakangan, pengadaan sepatu seharga Rp700.000 dengan total anggaran Rp27 miliar tengah menjadi sorotan publik lantaran dianggap kemahalan. Usai pertemuan dengan KPK, Gus Ipul menyebut bahwa anggaran tersebut memang telah dilaksanakan pada 2025, sementara untuk pengadaan 2026 belum dilakukan dan masih dalam proses pengkajian oleh KPK.
"Pengadaan sepatu yang mungkin sudah beredar ya itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025, sementara yang tahun 2026 ini masih dalam perencanaan," kata Gus Ipul kepada wartawan di Gedung merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026).
Gus Ipul mengatakan, Kemensos tengah bersiap untuk pengadaan barang dan jasa 2026. Sehingga, evaluasi realisasi anggaran 2025 sangat diperlukan. Dia juga mengaku mendapat banyak masukan, catatan, dan koreksi dari KPK.
Meski begitu, KPK masih memerlukan waktu untuk menyerahkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Kata Gus Ipul, jika hasil kajian telah diserahkan oleh KPK, maka akan dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja di masa mendatang.
Dia juga menyampaikan terima kasih untuk KPK serta masyarakat yang telah memberikan kritik kepada Kemensos yang dapat menjadi bahan perbaikan. Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kemensos termasuk sepatu untuk sekolah rakyat belum dilakukan bahkan belum sampai pada tahap lelang.
"Angkanya saya tidak ingat ya, tapi yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp27 miliar, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025, sementara yang 2026 belum dilakukan lelang," ujar Gus Ipul.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan bahwa pertemuan dengan Kemensos ini dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Gus Ipul dan Wakil Menteri, Agus Jabo Priyono, berserta jajarannya.
Kata Ibnu, KPK berharap tidak terjadi penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Namun, jika dalam pengkajian ditemukan dugaan penyelewengan, maka pihak Kemensos dipersilahkan untuk menyikapi. Katanya, KPK akan selalu terbuka.
"Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," kata Ibnu.
"Namun apabila ada suatu penyelewengan, silakan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka, yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain," tambah Ibnu.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Siti Fatimah
