Menuju konten utama

Gubernur BI Janji Jalankan Mandat UU P2SK Dorong Lapangan Kerja

Selain jaga stabilitas rupiah dan inflasi, BI akan aktif dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Gubernur BI Janji Jalankan Mandat UU P2SK Dorong Lapangan Kerja
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti usai pengambilan sumpah sebagai Gubernur BI 2026-2031, Rabu (2/9/2026). tirto.id/ Nanda Aria Putra
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menekankan komitmennya untuk menjalankan mandat baru sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, otoritas moneter berjanji bakal aktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya pada sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Destry menjelaskan bahwa dalam menjalankan amanah lima tahun ke depan, BI mengusung prinsip 3I plus S, yakni kebijakan yang berdampak (impactful), inklusif, integratif, serta berlandaskan sinergi merah-putih antar-lembaga.

"Sesuai dengan amanah yang diberikan di dalam Undang-Undang P2SK, kami mempunyai mandat untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," ujar Destry usai pengambilan sumpah sebagai Gubernur BI 2026-2031, Rabu (2/9/2026).

Ia menambahkan, penciptaan iklim ekonomi yang kondusif tidak bisa dicapai oleh Bank Indonesia sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi erat bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Tentu ini akan kami wujudkan juga dalam kebijakan dan tentunya akan terus bersinergi juga dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya karena ini menjadi PR kita bersama,” ucapnya.

BI Respons Lonjakan Yield Global

Adapun, di tengah mandat dorongan terhadap sektor riil, BI dihadapkan pada tantangan eksternal yang cukup berat, yakni meningkatnya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Melihat kondisi tersebut, Destry mengatakan bahwa kebijakan jangka pendek BI akan tetap memprioritaskan stabilitas ekonomi domestik. Situasi pasar global yang diwarnai oleh fenomena higher for longer, yakni tingkat suku bunga dan inflasi negara maju yang bertahan tinggi dalam jangka waktu lebih lama, menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan bauran kebijakan.

"Ketidakpastian global itu masih sangat tinggi dan itu tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Sehingga yang menjadi stance kita di awal ini memang tetap akan fokus kepada stabilitas," kata Destry.

Meski berfokus pada stabilitas moneter, BI memastikan agenda dorongan terhadap pertumbuhan atau pro-growth tidak terhenti. Pihaknya akan mengombinasikan berbagai instrumen bauran kebijakan, seperti kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, untuk menyokong sektor riil.

"Kami punya kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan itu akan kami kombinasikan, mana yang lebih pro-stability dan mana yang lebih pro-growth. Di makroprudensial, kita selalu pro-growth dengan memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor prioritas," ucapnya.

Baca juga artikel terkait LATEST NEWS atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Flash News
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana