Golkar Tak Setuju Danantara Akuisisi Sritex yang Sudah Bangkrut

tirto.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, mengaku tidak setuju Badan Pelaksana Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengakuisisi atau mengambil alih PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah dinyatakan pailit.

Menurut Sarmuji, anggaran milik Danantara dialihkan untuk Sritex dikhawatirkan menjadi tidak produktif, karena permasalahan pabrik tekstil tersebut tak selalu harus dibebankan kepada pemerintah.

"Kalau nanti lebih titik beratnya sosial, nanti kasihan Danantaranya uang yang sudah dialokasikan Danantara nanti menjadi tidak produktif. Karena beban yang seharusnya dikerjakan oleh pihak lain dalam hal ini oleh pemerintah," kata Samuji di Kompleks MPR/DPR RI, Jumat (7/3/2025).

Sarmuji menjelaskan secara prinsip, Danantara harus memikirkan aspek bisnis dan bukan pada permasalahan sosial. Dia mendorong kedepannya Danantara tetap menjadi lembaga profit sebagaimana gagasan awal pendiriannya.

"Danantara sudah digariskan bahwa mereka orientasinya pertama adalah keuntungan dan kedua adalah leverage economy. Jadi, investasi ke Danantara harus juga memperhatikan aspek bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan," ucap Sarmuji.

Sebagai bentuk solusi, Sarmuji mendorong pemerintah untuk menjembatani para karyawan Sritex yang jumlahnya ribuan tersebut ke lapangan kerja sesuai dengan keahlian mereka. Sarmuji menyadari para pekerja Sritex sebagian besar memiliki keahlian di bidang konveksi.

Dia berharap pemerintah menginisiasi semacam kelompok usaha agar mereka bisa memiliki tempat bernaung dalam bekerja.

"Misalkan pemerintah memberikan jembatan supaya mereka bisa berwirausaha sesuai dengan keahliannya, keahliannya mereka konveksi misalkan kalau memungkinkan kan kenapa tidak ditingkatkan keahliannya mereka bergerak di bidang konveksi tetapi bisa berkelompok atau sendiri sendiri secara mandiri," tutur Sarmuji.

Sarmuji berharap hal itu menjadi solusi terbaik dibandingkan harus diakomodasi menjadi karyawan BUMN. Sebab, kata dia, tidak ada satu pun perusahaan BUMN yang sanggup menampung belasan ribu karyawan BUMN yang terkena PHK.

"Kalau karyawannya mungkin bisa diakomodasi dengan banyak cara, ya. Jadi, kalau semuanya diakomodasi oleh BUMN rasa-rasanya tidak ada satu pun BUMN yang sanggup menampung belasan ribu orang yang saat ini tiba tiba saja tidak mendapaykan pekerjaan," pungkas Sarmuji.