tirto.id - Ethiopia yang dikenal dunia sebagai negara kerap terpuruk karena bencana kekeringan dan kelaparan, kini menggeliat. Tahun ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Ethiopia mencapai 8,5 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi dengan sekitar 10 persen.
Negara lain di Kawasan Afrika Sub-Sahara seperti Ghana yang diprediksi sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun ini nyatanya hanya mencatat 6,4 persen, merosot dari semula 8,9 persen pada Oktober 2017.
Sedangkan Nigeria, negara ekonomi terbesar di benua hitam, diperkirakan perekonomiannya hanya tumbuh 2,1 persen, meningkat dari perkiraan 1,9 persen pada Oktober 2017 lalu.
Cepatnya pertumbuhan ekonomi di Ethiopia turut berdampak pada penurunan kemiskinan. Meski belum bisa menekan ke titik terendah, data dari Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan pada 2011 dengan hanya 30 persen penduduk Ethiopia yang hidup di garis kemiskinan dari semula 44 persen pada 2000.
Di masa lalu, dengan penduduk terpadat kedua di benua Afrika, Ethiopia pernah masuk dalam negara termiskin ketiga di dunia pada tahun 2000. Waktu itu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya hanya sekitar 650 dolar. Lebih dari 50 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan global, tingkat kemiskinan tertinggi di dunia.
Ditambah peristiwa bencana kelaparan dan kekeringan yang kerap melanda Ethiopia karena faktor cuaca membuat kondisi rakyat semakin memburuk. Bencana kelaparan tahun 1983-85 misalnya, menjadi peristiwa kelaparan paling brutal di Ethiopia yang menewaskan sekitar 400.000 penduduk.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Ethiopia sejauh ini. Seperti pemulihan berkelanjutan saat bencana melanda, ekspansi ekonomi karena disokong berbagai fasilitas dan infrastruktur baru dan lain sebagainya.
Bloomberg menyebut pertumbuhan ekonomi Ethiopia tahun ini sudah melampaui Cina yang hanya diproyeksikan 6,5 persen.
Menyebut Cina dalam konteks ekonomi memang beralasan. Cina dalam beberapa tahun belakangan ini memang banyak terlibat dalam geliat perekonomian di negara tersebut.
Sentuhan Cina
Salah satu wujud kerjasama dengan Cina yang paling mencolok adalah proyek pembangunan jaringan kereta api. Guna meningkatkan perekonomian, negara ini mengejar sejumlah proyek infrastruktur skala besar seperti jaringan kereta api.
Melalui kucuran dana pinjaman dari China Export-Import Bank (Exim Bank), pembangunan kereta api ringan atau LRT mulai disahkan pada Desember 2011. Butuh waktu tiga tahun bagi China Railway Group Limited (CREC) perusahaan kereta api nasional Cina merampungkan proyek LRT dengan biaya akhir menembus 475 juta dolar di mana 85 persennya ditutupi oleh pinjaman lunak dari Exim Bank.
Dengan memiliki dua jalur koridor sepanjang 34,4 kilometer, operasi uji coba dimulai pada Februari 2015 dan mulai beroperasi pada 20 September dan 9 November 2015 lalu.
Kehadiran LRT di Ethiopia adalah hal yang baru, sekaligus mencerminkan modernitas karena moda transportasi ini tidak jamak ditemukan di kawasan sub-Sahara Afrika.
Menurut The Diplomat, tiap harinya LRT mengangkut rata-rata 105 sampai 110.000 penumpang dalam 14 bulan pertama sejak pengoperasiannya untuk umum. Tiket yang tersedia di setiap stasiun dibanderol dua hingga enam birr atau sekitar $0,08–0,20.
Ethiopia bukan hanya membangun LRT, tetapi juga jaringan rel kereta api lintas negara yang menghubungkan Addis Ababa, ibukota Ethiopia ke negara tetangga, Djibouti sepanjang 759 kilometer. Karena Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan, rel kereta api yang terulur sampai ke Djibouti bertujuan untuk menghidupkan rute perdagangan maritim di Teluk Aden dan Laut Merah.
Dibangun sejak 2011 dan rampung pada 2016, sumber dana yang dipakai masih sama dengan asal biaya pembangunan LRT, yaitu pinjaman dari Exim Bank China. Proyek tersebut dikerjakan oleh China Railway Group (CREC) dan China Civil Engineering Construction Corporation (CRCC).
Total biaya pembangunan jaringan kereta api tersebut menelan adalah $4,5 miliar dan Exim Bank menggelontorkan dana pinjaman sekitar $2,4–3 miliar. Sambungan jaringan rel kereta api Addis–Djibouti diresmikan pada Oktober 2016 dan dikelola Ethiopian Railway Corporation (ERC). Baru pada 1 Januari kemarin kereta mulai dioperasikan. Kereta barang diklaim dapat bergerak dengan beban yang dibawa hingga 3.500 ton untuk sekali keberangkatan.
Dengan penekanan pada investasi infrastruktur dibarengi pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai rata-rata 10 persen dalam satu dekade terakhir, African Business menyebut strategi pemerintahan Ethiopia lebih dekat dengan Beijing dibanding negara-negara Afrika lainnya.
Adapun perbedaan besar antara kedua negara tersebut ada pada tingkat kebebasan ekonomi. Beijing membatasi kebebasan politik, tetapi memungkinkan perusahaan swasta untuk berkembang. Di sisi lain, Addis Ababa meski masih mempertahankan kontrol dari beberapa sektor kunci perusahaan milik negara, investasi asing bisa masuk dengan nilai yang besar.
Dalam esai berjudul "Can Ethiopia be the New China?" (2017), para peneliti dari lembaga Center for Global Development di Amerika Serikat percaya bahwa Ethiopia sudah memimpin jalan sebagai pusat manufaktur abad ke-21 di Afrika. Selama ini, negara-negara di sub-sahara Afrika memiliki peran yang sedikit dalam industri manufaktur dunia. Biaya tenaga kerja dan modal tinggi, ditambah rendahnya produktivitas dan efisiensi, menjadi penghalang utama berkembangnya manufaktur di kawasan ini.
Berbagai merek fashion mapan seperti H & M, Guess, dan J. Crew sudah menemukan potensinya di Ethiopia. Mereka sudah memandang Ethiopia sebagai salah satu dari sedikit negara Afrika yang biaya kerjanya relatif rendah ($909) bahkan mendekati ongkos Bangladesh.
Kerikil di Sepatu Ethiopia
Ethiopia tampaknya akan terus memfokuskan kebijakan ekonominya pada pengembangan infrastruktur baru dengan belanja infrastruktur senilai $89 juta, menurut African Development Bank (AfDB). Tidak semua pembangunan infrastruktur bergantung pada dana asing, khususnya Cina.
Pembangunan bendungan Grand Renaissance di Ethiopia yang dianggap paling ambisius sedaratan Afrika menjadi salah satu contoh proyek karya anak bangsa sendiri. CNN melaporkan pembangunan bendungan tersebut mengerahkan 8.500 tenaga buruh. Dari bendungan tersebut, diharapkan mampu mengeluarkan tenaga listrik sekitar 6.000 megawatt yang diperuntukkan untuk pemakaian domestik dan ekspor. Termasuk bertujuan untuk menggerakkan industrialisasi.
Proyek bendungan besar itu sepenuhnya didanai oleh Ethiopia sendiri. Menurut pihak berwenang, 20 persen proyek dibiayai obligasi, sisanya dari pajak negara.
Kembali ke LRT, proyek tersebut kini menyisakan utang yang wajib dibayar oleh pemerintah Ethiopia, sesuai dengan kesepakatan.
Di saat mereka harus mulai membayar utang kepada Cina atas kucuran pembangunan jaringan kereta api, pihak Ethiopian Railway Corporation (ERC) mengklaim beroperasinya LRT hampir tidak menghasilkan keuntungan.
Ada banyak masalah pada operasi LRT yang menjadi penyebab tidak tercapainya target keuntungan LRT, di antaranya: ada penumpang tanpa tiket, masih rendahnya minat warga, harga tiket yang sama dengan angkutan bus, jangkauan yang terbatas pada daerah-daerah tertentu, serta ketidakjelasan siapa yang menerima pendapatan tiket harian.
Di sisi lain, Ethiopia harus membayar $100 juta selama tiga tahun kepada perusahaan Cina, Shenzhen Metro Group (SMG) yang dimulai sejak kuartal pertama 2015 dan berakhir pada Agustus 2018 mendatang. Tugas SMG adalah memberi pelatihan personal kepada orang Ethiopia yang kelak bakal mengoperasikan penuh LRT tahun ini. SMG juga bertanggung jawab soal pemeliharaan, dan bisa turut menerima pendapatan dari penjualan tiket.
Problem yang kurang lebih sama dengan LRT juga ditunjukkan oleh proyek kereta api nasional yang menghubungkan sampai ke Djibouti itu. Minat para penumpang dan angkutan barang masih minim. Stasiun utama masih terlihat sepi meski memang baru dibuka untuk umum sejak awal tahun ini.
Di tengah pemerintahan Ethiopia yang terus menggenjot perekonomian, masalah lain tetap bermunculan. Ada bentrokan berdarah antara polisi dan kelompok etnis yang memprotes sikap represif negara. Bencana kekeringan juga masih rutin menghampiri negara tersebut.
Editor: Maulida Sri Handayani
