Masuk tirto.id
tirto.id - Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk angkat bicara terkait isu dugaan praktik jual beli jam penerbangan (slot time) yang menjadi sorotan DPR RI.
Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan rute maupun slot penerbangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan.
“Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” kata Reza usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/9/2025).
Reza menambahkan, mekanisme pengajuan slot penerbangan tidak bisa dilakukan sembarangan karena diawasi secara ketat oleh regulator.
“Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pengajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat disupport langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenhub,” ujarnya.
Isu itu mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kecurigaan terkait absennya Garuda Indonesia maupun Citilink di jam-jam penerbangan favorit. Menurutnya, jam strategis justru banyak dikuasai maskapai swasta.
“Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama teman Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” kata Mufti dalam rapat tersebut.
Bahkan, Mufti menyebut kabar yang beredar menyatakan adanya transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia mendesak manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan terbuka dan meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti bila praktik tersebut benar adanya.
“Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, kritik terus bermunculan seiring dengan banyaknya masalah yang menimpa Garuda. Mufti pun mengkritik kinerja Garuda Indonesia yang dianggap kurang maksimal. Menurut Mufti, jika kinerja Garuda Indonesia terus memburuk, para petinggi maskapai harus mundur.
"Kami minta roadmap yang jelas. Tahun 2026 berapa persen pangsa pasar, tahun 2027 berapa persen pangsa pasar. Kalau tidak tercapai, direksi sanggup tidak untuk mundur?" ungkap Mufti.
Mufti juga menilai Garuda Indonesia tidak menunjukkan kemajuan meski telah mendapatkan dukungan dana Rp6,65 triliun dari pemerintah. Perbaikan kinerja keuangan maupun layanan juga terlihat tidak signifikan.
Berdasarkan pemaparan data oleh direksi Garuda dalam rapat tersebut, pangsa pasar Garuda anjlok ke level 11,2 persen dari sebelumnya sebesar 11,6 persen. Penurunan ini terjadi lantaran pertumbuhan industri penerbangan nasional lebih tinggi.
"Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja," pungkas Mufti.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
