GAMKI Bantah Ada yang Tunggangi Pelaporan terhadap Jusuf Kalla

Kuasa Hukum GAMKI, Saddan Sitorus, menilai hal itu sebagai spekulasi yang tidak relevan dan terlihat sebagai upaya untuk membelokkan perhatian publik dari substansi laporan mereka di Polda Metro Jaya.

“Sebaiknya tidak perlu melebar kemana-mana, seharusnya fokus saja pada substansi laporan,” terang Saddan di Jakarta, Jumat (24/4/2026) dilansir dari Antara.

Saddan mengklaim laporan mereka mendapat dukungan dari sekitar 20 lembaga dan organisasi masyarakat Islam dan Kristen. Dukungan itu, menurutnya, tidak didasari kepentingan kelompok semata, melainkan sebagai bentuk keberatan terhadap ceramah JK yang dinilai menyinggung agama Kristen.

“Lembaga-lembaga ini melaporkan Pak JK bukan karena kepentingan kelompok, tapi karena mengecam ceramah JK yang menyinggung agama Kristen,” tegasnya..

GAMKI, kata Saddan memastikan bahwa pelaporan terhadap Jusuf Kalla atas ceramahnya di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu masih berlanjut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip kesetaraan di negara hukum.

“Kami hormati klarifikasi Bapak Jusuf Kalla, khususnya terkait kontribusi beliau dalam upaya menyelesaikan konflik di beberapa daerah. Namun, klarifikasi beliau tidak berkaitan dengan substansi yang kami persoalkan. Jadi laporan masih tetap berlanjut,” ujarnya.

Saddan menyampaikan bahwa langkah membawa kasus ini ke ranah hukum merupakan cara untuk memutus pola pelabelan sepihak terhadap agama dalam ruang publik.

Menurut Saddan, pelaporan ini harus dipahami sebagai upaya menegaskan hak warga negara yang setara di hadapan hukum.

“Yang kami dorong adalah kesetaraan. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi bagaimana hukum memperlakukan semua warga secara adil,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi dasar pelaporan tersebut. Pertama, penegakan hukum memastikan bahwa dugaan tindak pidana terhadap agama apa pun harus diperlakukan secara setara.

Kedua, keamanan berkeyakinan. Menurut Saddan, siapapun dan agama apapun berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Agar tidak merasa rentan di ruang publik.

Ketiga, edukasi publik. Kata Saddan, toleransi bukan hanya soal sikap moral, tetapi merupakan kewajiban hukum setiap warga negara.

“Langkah hukum tersebut menjadi instrumen untuk mendemokrasikan ruang diskusi, di mana setiap identitas dihormati bukan karena posisinya, tapi karena haknya yang setara,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah potongan video ceramah Jusuf Kalla di mimbar Masjid Kampus UGM viral di internet. Dalam potongan video ini, Jusuf Kalla tampak membicarakan isu konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia.

Video itu mulanya adalah rekaman utuh ceramah Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu. Setelah beberapa waktu berjalan, muncul video tersebut yang viral di internet namun telah dipotong sebagian.

Menanggapi respons keras publik atas materi ceramahnya, Jusuf Kalla menyebut bahwa ceramah yang kini dipersoalkan tidak memuat pesan hasutan menuju konflik. Justru, katanya, ceramahnya bicara tentang perdamaian.

"Acara di UGM itu acara ceramah pada bulan puasa, seperti dilakukan di mana-mana, di masjid. Saya diundang datang karena temanya adalah perdamaian. Jadi, temanya tentang langkah-langkah ke perdamaian," kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers pada Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, isi ceramahnya di UGM itu adalah tentang pandangannya dalam melakukan upaya penghentian konflik. Oleh karenanya, ia lalu mencontohkan konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia dan langkah yang dilakukan untuk mendamaikannya.

"Ada konflik karena ideologi ka8yak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu per satu," katanya.

Baca juga artikel terkait JUSUF KALLA