Food Station Tjipinang akan Diaudit Imbas Temuan Beras Oplosan

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya akan diaudit imbas temuan adanya beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurut Rano, dengan adanya temuan tersebut, pihak Inspektorat DKI Jakarta dipastikan akan turun langsung untuk memastikan kebenaran hal tersebut.

“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini. Ini Inspektorat turun,” ujar Rano kepada para wartawan di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Rano pun menekankan, Pemprov DKI Jakarta tak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap salah satu BUMD-nya itu, apabila mereka telah terbukti bersalah.

“Kalau memang salah, tindak. Enggak ada urusan,” tegasnya.

Meski begitu, Rano mengatakan, keputusan untuk menindak Food Station Tjipinang itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan perlu didiskusikan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan yang diterimaanya, Rano menyebut temuan beras oplosan di Food Station Tjipinang itu sebetulnya tidaklah benar.

“Saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station bahwa itu tidak benar,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkap temuan adanya beras oplosan bermerek yang dijual di supermarket. Mentan bahkan telah menyerahkan sebanyak 212 nama produsen beras ke pihak berwajib untuk dilakukan pengusutan.

Sejak Juni 2025 kemarin, Mentan bersama Satgas Pangan mengadakan survei ke 10 provinsi di Indonesia dan mengambil 268 sampel beras yang dijual di pasaran.

Dari 136 sampel beras premium, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.

“Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri, surat tertulis, dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon, hari ini menurut Ketua Satgas [Pangan Polri] memulai pemanggilan [kepada 212 pemilik merek tersebut]," ungkap Mentan dikutip Antara.