tirto.id - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan semua proyek infrastruktur akan ditinjau ulang, termasuk yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Ia menegaskan, proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu karena sedang dalam proses restrukturisasi.
“Nggak ada yang bilang menyetop. Beliau (Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo) sesuai dengan rapat waktu itu dipimpin oleh Pak Prabowo dan ada juga Wakil Presiden Pak Gibran, semua proyek infrastruktur sedang di-review,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Hal ini dia lontarkan saat merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, soal pembangunan infrastruktur yang berskala besar sementara waktu akan dihentikan.
Erick menyebut, beberapa proyek skala besar yang tidak dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini untuk mendukung program ketahanan energi, pangan, dan air. Menurutnya, selain mengerjakan proyek penugasan dari pemerintah, BUMN Karya juga melakukan pembangunan untuk swasta.
“Tentu beberapa yang memang tidak dijalankan, ya itu kan kebijakan, tetapi kalau kita lihat Karya-Karya sendiri, selain ada program dari pemerintah, karya-karya juga banyak melakukan proyek-proyek pembangunan lainnya. Jadi bukan 100 persen dari pemerintah, memang penugasan yang waktu itu berjalan, ya harus diselesaikan,” ujar Erick.
Terkait dengan perampingan BUMN Karya dari tujuh menjadi tiga perusahaan, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Menteri PU.
Erick mengatakan pekan depan akan mulai memetakan rencana kerja BUMN Karya. Kementerian BUMN pun telah memiliki target untuk penyelesaian restrukturisasi BUMN Karya.
“Nanti ada waktunya, kita lagi konsolidasi untuk bagaimana kinerja ke depan,” ucap Erick.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur tengah ditahan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Maka itu, untuk menghemat anggaran, ia akan menghentikan sementara pembangunan bendungan baru mulai 2025.
“Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai harapan Pak Presiden,” katanya saat ditemui awak media, usai bertemu Menteri PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Selain bendungan, pemerintah juga akan menghentikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar lainnya, seiring dengan keterbatasan anggaran.
Penahanan anggaran ini, menurut Dody, akan dilakukan sampai ada kesepakatan antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait arah pembangunan infrastruktur ke depannya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang
