Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah bakal menggenjot belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy) di tiga bulan pertama 2025, melambat dibandingkan kuartal I 2024 yang sebesar 5,11 persen (yoy).
"Terkait dengan perkembangan selanjutnya, nanti kita lihat di kuartal berikutnya. Ini diharapkan anggaran (belanja) pemerintah sudah mulai berjalan, sehingga momentum pertumbuhan bisa diganti," ujarnya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Kendati melambat, Airlangga menilai bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik, terutama dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-2 setelah China yang tumbuh di level 5,4 persen.
"Kita masih di atas Malaysia yang hanya tumbuh 4,4 persen. Kemudian, Singapura 3,8 persen dan Spanyol yang 2,9 persen," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurutnya Indonesia hanya kalah dari Vietnam untuk negara negara Asean. Perlu diketahui, berdasar data Trading Economics, Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I Vietnam tumbuh sebesar 6,93 persen, turun dari kuartal IV 2024 yang sebesar 7,55 persen.
"Khusus untuk wilayah Asean, (pertumbuhan ekonomi) kita di bawah Vietnam," kata Airlangga.
Sementara itu, sebelumnya Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa kontributor tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2025 ialah dari kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen dengan andil terhadap PDB mencapai 54,53 persen. Sebaliknya, konsumsi pemerintah mencatat kontraksi sebesar 1,38 persen, dengan kontribusi sebesar 5,88 persen.
"Terutama, kalau kita bandingkan secara year on year, triwulan pertama tahun ini, kalau kita bandingkan dengan triwulan I tahun lalu, di saat triwulan I tahun lalu ada belanja pemerintah yang cukup besar, terutama untuk pemilihan umum. Jadi, tahun lalu ada pemilu, di tahun ini tidak ada pemilu,” jelas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers Rilis BPS, di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
