Menuju konten utama

Efisiensi, PM Jepang Potong Gajinya Sendiri dan Anggota Kabinet

PM Jepang kembalikan 30 persen gaji tambahan, dan para menteri mengembalikan 20 persen dari yang mereka terima.

Efisiensi, PM Jepang Potong Gajinya Sendiri dan Anggota Kabinet
Sanae Takaichi berbicara saat kampanye pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) di Tokyo, Jepang (22/9/2025). ANTARA/Xinhua-Pool/Franck Robichon/aa.

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi berencana merevisi undang-undang remunerasi pegawai negeri untuk memotong gaji seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri. Rencana ini menjadi salah satu upaya Sanae untuk melakukan reformasi administrasi dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan laporan The Japan Times, rencana ini akan dibahas dalam sidang luar biasa parlemen yang tengah berlangsung.

"Takaichi tampaknya bertujuan untuk menunjukkan komitmennya terhadap reformasi dengan mewujudkan seruannya yang sudah lama untuk memotong gaji menteri Kabinet," tulis The Japan Times dalam laporannya, dikutip Selasa (11/11/2025).

Di sisi lain, mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal, Partai Inovasi Jepang atau yang juga dikenal sebagai Nippon Ishin no Kai juga turur menyerukan reformasi untuk mengurangi hak istimewa anggota parlemen.



Perlu diketahui, anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sebesar 1,294 juta yen (10.940 dolar Amerika Serikat/AS) atau sekitar Rp140,4 juta (kurs Rp108,50 per yen). Sementara itu, perdana menteri dan menteri kabinet masing-masing menerima bayaran sebesar 1,152 juta yen atau sekitar Rp125,95 juta dan 489 ribu yen atau sekitar Rp53,1 juta.

Namun, sebagai bagian dari langkah-langkah pemotongan biaya yang sedang berlangsung, Perdana Menteri saat ini mengembalikan 30 persen dari gaji tambahan, dan para menteri mengembalikan 20 persen dari yang mereka terima. Sehingga, secara efektif mengurangi tunjangan mereka masing-masing menjadi sekitar 390 ribu yen atau sekitar Rp42,3 juta dan 110 ribu yen atau setara dengan Rp11,9 juta, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara.

"Ini adalah inisiatif yang luar biasa," kata co-leader JIP, Fumitake Fujita, memuji upaya reformasi Takaichi.



Namun, proposal tersebut menuai beberapa kritik. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menyebut rencana pemotongan gaji itu sebagai 'simbol dari pola pikir deflasi' dan mempertanyakan waktu yang dipilih Sanae karena saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan pendapatan rumah tangga.



"Saya memiliki perasaan campur aduk," kata seorang anggota kabinet yang sedang menjabat, seperti dikutip ANInews.

Baca juga artikel terkait PERDANA MENTERI atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana