Menuju konten utama

Edison Tersangka KPK, Sumarni Resmi Jadi Plt Bupati Muara Enim

Terima SK dari Gubernur Sumsel, Sumarni resmi jabat Plt Bupati Muara Enim gantikan Edison. Sumarni sebut kasus hukum bupati adalah persoalan personal.

Edison Tersangka KPK, Sumarni Resmi Jadi Plt Bupati Muara Enim
Penyerahan SK penunjukkan Plt Bupati Muara Enim Sumarni di Palembang, Rabu (10/6/2026). tirto.id/Irwanto

tirto.id - Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim pada Rabu (10/6/2026). Langkah darurat ini diambil setelah Bupati nonaktif, Edison, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jabatan baru itu diemban setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim dari Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Rabu (10/6/2026). Sumarni menyebut roda pemerintahan dan pembangunan di Muara Enim akan tetap berjalan sesuai visi dan misi yang telah disusun.

KPK tahan Bupati Muara Enim Edison

Bupati Muara Enim Edison berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). KPK menahan Edison setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hma

"Kami gantikan Pak Edison sampai perkara hukum selesai. Bersama seluruh OPD, kami tidak akan terkotak-kotak, pemerintahan harus tetap berjalan karena persoalan yang terjadi merupakan persoalan personal," ungkap Sumarni.

Sumarni berharap masyarakat Muara Enim dapat tetap tenang menjaga kondusifitas daerah meski terdapat kasus hukum yang menjerat kepala daerahnya. Ia menegaskan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan.

"Hari ini kita semua berkumpul dalam suasana keprihatinan atas ujian yang menimpa Muara Enim. Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya keputusan aparat penegak hukum, kita doakan yang terbaik agar proses ini bisa berjalan dengan baik," kata Sumarni.

Sumarni menyebut, kasus Bupati Muara Enim nonaktif menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemerintah, untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dia pun mengatakan, ke depan pengawasan terhadap berbagai program pemerintah. Seluruh pelaksanaan kegiatan diperketat guna memastikannya berjalan secara akuntabel, terutama proses pengadaan barang dan jasa.

"Ini alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat komitmen. Ke depan akan diperketat pengawasan dan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel," tutup Sumarni.

Baca juga artikel terkait BUPATI MUARA ENIM atau tulisan lainnya dari Irwanto

tirto.id - Flash News
Kontributor: Irwanto
Penulis: Irwanto
Editor: Siti Fatimah