Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota DPR RI Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan PT PLN (Persero) agar tetap berhati-hati dalam menjalankan proyek jumbo kelistrikan di Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, proyek tersebut tak boleh membebani keuangan PLN dan membuat perusahaan setrum pelat merah tersebut kehilangan fokus utamanya untuk melakukan pemerataan kelistrikan ke setiap desa.
Hal ini disampikan politikus fraksi PDI Perjuangan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN, Kamis (20/11/2025).
"Mohon nanti juga disampaikan secara tertulis bahwa PLN terlibat dalam kelistrikan di Ibu Kota Negara (IKN), yang membutuhkan anggaran Rp3,2 triliun, lalu kemudian ada Rp26,79 triliun tahap kedua di 2025-2029, tahap ketiga 2030-2034 Rp5,66 triliun, tahap keempat 2035-2039 Rp3,47 triliun, tahap kelima 2040-2045 menghabiskan sekitar Rp5,28 triliun," ujar Rieke.
"Dan dari catatan yang sebelumnya, bahwa ada dana yang dari PLN sendiri, yang digunakan untuk kelistrikan di IKN," tambahnya.
Rieke juga menekankan bahwa dana PLN seharusnya tetap dialokasikan pada layanan publik, seperti listrik desa dan peningkatan akses energi bagi masyarakat yang belum merasakan pelayanan optimal dari PLN. Ia pun meminta penjelasan terkait perhitungan investasi dan rencana pengembalian dana, yang telah dikucurkan oleh PLN di IKN.
"Mohon nanti disampaikan, apakah uang yang waktu itu dikucurkan dari PLN untuk ke IKN itu bagaimana return-nya? Sudah kembali atau belum? Jangan sampai yang seharusnya uang untuk listrik masuk desa malah kesedot di IKN," tuturnya, sambil menyoroti kondisi kelistrikan di Kalimantan yang menurutnya masih biarpet.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa investasi kelistrikan IKN dirancang agar tetap memberikan manfaat bagi sistem kelistrikan secara meluas di Kalimantan. Jadi, bukan hanya di kawasan IKN.
"PLTS yang menjadi tujuan utamanya pada waktu itu adalah memasok listrik di IKN tetapi juga PLTS ini (dapat) tersambung ke jaringan transmisi di Kalimantan. Jadi begitu di beban listrik di IKN, itu ternyata lebih rendah daripada perkiraan investasi yang sudah masuk itu menjadi pasokan listrik untuk transmisi di Kalimantan dan bisa di seluruh Kalimantan," tutur Darmawan.
Ia pun menekankan bahwa perencanaan kelistrikan dilakukan sesuai kebutuhan nyata atau real demand. "Kami berbasis pada real demand, bukan hanya pada angka-angka di masa lalu," jelasnya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
