Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menetapkan bencana banjir-tanah longsor Sumatra, yakni di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh, sebagai bencana nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai, seluruh pemerintah baik dari pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota bisa ditugaskan menangani bencana Sumatra dengan lebih maksimal ketika menjadi status darurat bencana nasional.
“Kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat baik pemerintahan dalam negeri, daerah provinsi, pusat itu harus turun tangan,” kata Dede Yusuf kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dede Yusuf menyoroti jumlah korban yang kian bertambah, mulai dari korban meninggal dunia hingga dinyatakan hilang. Tak hanya itu, adanya kerugian lantaran kehilangan barang berharga serta kerusakan infrastruktur yang sangat masif. Dede melihat kondisi tersebut membuat pemerintah daerah (pemda) tak berdaya menangani bencana tersebut.
“Dan yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh Hampir sebagian lumpuh, kita membutuhkan segala penanganan dengan baik,” ucapnya.
“Komisi II tentunya mendorong agar mitra-mitra kami dalam konteks ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dede berharap daerah lain yang belum terdampak bencana agar bisa memberikan bantuan dalam penanganan bencana. Hal ini mengingat banyaknya fasilitas yang mati, seperti internet hingga listrik.
“Karena saya dengar listrik mati, internet mati dan sebagainya. Padahal di sana saat ini kan rumah sakit, sekolah juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Dede.
Dede menekankan bahwa pemerintah dan lembaga terkait bisa melakukan mitigasi bencana untuk ke depannya. Hal ini perlu dilakukan lantaran kondisi cuaca belum bisa diprediksi dengan baik.
"Dengan curah hujan yang sangat tinggi, tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Tak hanya untuk daerah terdampak, melainkan keseluruhan wilayah Sumatra. “Karena kondisi Sumatera ini banyak sekali hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan dan ini bisa terjadi di beberapa wilayah lain,” terangnya.
Politikus Partai Demokrat ini pun mendukung agar pemerintah bisa memanfaatkan dana darurat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat penanganan bencana banjir di wilayah terdampak.
“Saya rasa itu harus terjadi. Saat ini, ketika pemerintah daerah lumpuh dan pemerintah provinsi termasuk Aceh, Aceh dan Sumatra Utara, saya lihat juga cukup kewalahan,” tukasnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
