tirto.id - Wilayah ASEAN memiliki populasi lebih dari 600 juta dan mencakup area seluas 4,5 juta km persegi. Dalam perayaan 50 tahun berdirinya Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun lalu, banyak prestasi positif yang diraih para negara anggotanya.
Dalam diskusi bertema integrasi ASEAN di auditorium Saint Antonys College, Universitas Oxford, memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN, banyak manfaat positif di bidang ekonomi, politik hingga keamanan yang tidak hanya diperoleh oleh negara anggota, tetapi juga bagi kawasan.
Bagi Rizal Sukma, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, perdagangan dan investasi intra ASEAN terus mengalami peningkatan. Ia mengutip contoh dari 10 negara investor terbesar di Indonesia, dua di antaranya adalah negara anggota ASEAN, Singapura dan Malaysia. Diwartakan dari Antara, rendahnya tarif perdagangan antar-negara ASEAN membuat perdagangan intra-ASEAN terus menggeliat di tengah lesunya perekonomian global. Bidang politik dan keamanan juga diklaim relatif terjaga.
Berdirinya ASEAN tidak begitu saja terjadi. Banyak rintangan terutama terkait perselisihan antar-negara yang mewarnai awal-awal pembentukan. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kawasan Asia Tenggara tempo dulu.
Setelah berabad-abad berkubang dalam konflik dan kolonialisme Barat, kawasan di Asia Tenggara memasuki babak baru pada pertengahan abad ke-20. Kala itu, meletusnya Perang Dunia Kedua membuka celah strategis bagi gerakan kemerdekaan di masing-masing daerah untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Negara-negara baru pun berdiri di kawasan ini: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura. Namun perselisihan dan gejolak konflik tidak serta merta selesai. Di beberapa negara, berbagai faksi berselisih seputar ideologi politik hingga masalah teritorial. Situasi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet turut memengaruhi peta politik di negara-negara tersebut.
Di tengah fokus utama dari semua pemimpin pemerintahan untuk pembangunan bangsa dan keamanan nasional, sebenarnya mereka tidak punya cukup waktu dan pikiran untuk saling bekerja sama antar-negara tetangga. Gagasan kerjasama regional masih terlihat sebagai suatu konsep yang asing.
Fokus utama dari semua pemimpin pemerintah selama era pasca-perang adalah pada pembangunan bangsa dan keamanan nasional. Dilansir dari The Diplomat, mereka tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan negara tetangga. Sebenarnya gagasan kerjasama regional tampak sebagai konsep yang asing.
Sampai pada Juli 1961, upaya awal kerja sama regional terwujud dengan didirikannya Asosiasi Asia Tenggara (ASA) oleh tiga negara: Federasi Malaya (termasuk Singapura), Filipina dan Thailand. Namun nafas ASA tidak panjang. Hanya mampu bertahan dua tahun, dua negara pendiri bertikai terkait sengketa teritorial wilayah Sabah yang menyeret Federasi Malaya dan Filipina.
Lantaran gagal bersekutu, organisasi kedua dirintis kembali dengan nama Maphilindo, singkatan dari nama-nama negara pendiri, Federasi Malaya, Filipina, dan Indonesia. Umur Maphilindo malah lebih singkat, hanya berlangsung sekitar satu bulan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dari 1963 sampai 1966 menjadi pemicu bubarnya Maphilindo.
Karena Ancaman Komunis
Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia memang membuka peluang merajut kembali persatuan Asia Tenggara dalam organisasi regional. Angin politik Indonesia juga berubah drastis dengan naiknya Suharto menjadi presiden. Hubungan dua negara serumpun segera dinormalisasi lewat operator-operator politik suruhan Soeharto seperti Ali Moertopo dan Adam Malik.
Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand, mengajukan inisiatif pendirian organisasi regional yang besar agar negara-negara Asia Tenggara lebih mengenal satu sama lain dan bekerjasama sekaligus menciptakan perdamaian.
Akhirnya, pada 8 Agustus 1967, tepat hari ini 51 tahun lalu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi terbentuk. Deklarasi ASEAN ditandatangani lima wakil negara pendiri, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) sebagai penggagas.
Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Gedung Departemen Luar Negeri Thailand itu berisi lima butir kesepakatan, yaitu 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 3) Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi 4) Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada dan 5) Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
