Dirut PLN Ungkap Tantangan Berat Bangun Transmisi Rp434 T

tirto.id - PT PLN (Persero) membutuhkan dana sebesar Rp434 triliun untuk membangun jaringan transmisi listrik sepanjang 80.000 kilometer (km).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, infrastruktur tersebut penting untuk mendukung transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).

Namun, besarnya tantangan finansial muncul lantaran proyek strategis nasional ini memiliki margin keuangan yang sangat tipis. Pasalnya, biaya modal atau cost of fund jauh lebih tinggi daripada tingkat pengembalian atau rate of return.

"Dana yang dibutuhkan Rp434 triliun. Rate of return hanya sekitar 2–4 persen, sedangkan cost of fund rata-rata 8 persen. Jadi cost of fund-nya jauh lebih tinggi dari rate of return," kata Darmawan saat RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025).

Lebarnya selisih antara biaya modal dan tingkat pengembalian ini, menurut Darmawan, menunjukkan bahwa kekuatan finansial PLN belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari negara dalam menjalankan proyek strategis nasional tersebut.

"Tentu saja financial strength dari PLN belum mendapatkan dukungan dari negara dalam hal ini. Ini tantangannya," ujarnya.

Meski menghadapi tantangan finansial yang berat, PLN meyakini bahwa pembangunan infrastruktur transmisi ini mutlak diperlukan. Darmawan menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan perubahan kebijakan atau policy shift seiring dengan perubahan strategi ketenagalistrikan nasional.

"Tantangannya ada, tetapi kami juga punya keyakinan bahwa ini diperlukan satu shift of policy, pergeseran dari kebijakan karena memang strateginya sudah bergeser. Fossil base jadi renewable base. Tadinya tidak ada nuklir jadi adanya nuklir," jelas Darmawan.

Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 80.000 km ini, menurutnya, hampir setara dengan dua kali keliling bumi. Hal ini sangat penting untuk menyalurkan listrik dari pusat-pusat pembangkit ke lokasi terpencil dan pusat beban listrik di kota-kota besar.

"Untuk PLTN ini juga menjadi masa depan kita karena memang relatif lebih murah sehingga perlu didorong dan ditegaskan dalam UU yang baru nanti," tambah Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN, Yusuf Didi Setiarto.