Di DPR, Kelompok Tani Saiyo Sebut Mafia Tanah Dilakukan Pejabat

tirto.id - Perwakilan Kelompok Tani Saiyo, Hasim Simanjuntak, meminta agar Komisi III DPR RI meninjau secara langsung kondisi maraknya mafia tanah di daerahnya. Pasalnya, dia melihat adanya praktik mafia tanah itu diduga memiliki keterlibatan dengan pejabat lembaga negara.

“Jadi dalam hal ini yang perlu kami sampaikan hanya merupakan supaya bapak Pimpinan dan Komisi III DPR RI turun ke lapangan biar kami tunjuk tanah itu, mafia tanah itu bukan PT tapi pejabat lembaga negara,” ujar Hasim saat audiensi bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Hasim juga mengatakan bahwa dalam persoalan sengketa dirinya merasa lembaga berwenang lebih mempertimbangkan dokumen fiktif dibandingkan dengan sertifikat tanah yang dimilikinya.

“Ini untuk apa gunanya (sertifikat)? Produk negara, dokumen fiktif lebih diakui, untuk apa ini? Apa kita bakar di sini,” ucap dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengaku prihatin dan berkomitmen akan membantu memberantas maraknya mafia tanah. Dia juga mengaku heran mengapa banyak penjahat yang dilindungi, sedangkan pihak yang benar malah tersisihkan.

“Republik ini Pak jangan heran yang bajingan diwadahin, yang bener dibuang-buang Pak, itulah republik ini. Tapi ya kita semua ini di dalam ruangan ini Bapak ngadu ke kami, kami akan teruskan semaksimal mungkin untuk membantu bapak-bapak yang ngadu di DPR ini,” terangnya.

Sahroni kemudian mempertanyakan soal kekerasan yang dialami kelompok tani. Dia bertanya apakah Hasim sempat melawan saat mendapat perlakuan represif dari pihak lawan. Namun, Hasim mengaku tak membalasnya.

“Saya tidak melawan,” jawab Hasim.

Kemudian, Sahroni kembali mengatakan apakah akan menyewa preman untuk mendampingi karena maraknya terjadi premanisme untik keamanan. Hasim menjawab bahwa dirinya tak mau melakukan hal tersebut karena melanggar hukum.

“Kamu sewa preman, ini preman lagi banyak sekarang, sewa preman untuk dampingi kamu, preman lagi banyak sekarang,” kata Sahroni.

“Kami tidak mau pimpinan untuk melawan hukum,” jawab Hasim.

“Bagus karena premanisme kita mau diberantas. Kalau tadi pagi pak Menko Polkam mau berantas premanisme, kita tunggu benarkah premanisme mau diberantas oleh Menko Polkam,” Sahroni menimpali.