Masuk tirto.id
tirto.id - Pagi itu, Jumat (16/10/2026), ritme pasar modal Indonesia mendadak terhenti. Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait peringatan rencana penurunan status (downgrade) pasar modal Indonesia dari pasar negara berkembang (emerging market) ke pasar terpencil (standalone market) membuat pasar berantakan. Penetapan standalone market akan membuat Indonesia setara dengan negara seperti Zimbabwe.
Layar-layar perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan cepat memerah pekat. Saat bel pembukaan perdagangan dibunyikan pada pukul 09.00 WIB, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 7.210, turun sekitar 1,5 persen dari penutupan hari sebelumnya di 7.320. Namun, usai pengumuman, indeks langsung meluncur bebas hingga perdagangan sempat dihentikan lewat trading halt hanya dalam hitungan menit. Saat bel penutupan berbunyi, IHSG ditutup merosot tajam 10 persen di level 6.588.
Kejatuhan ini didorong oleh aksi jual masif pada saham-saham berbobot besar (big caps), terutama emiten yang dikaitkan dengan isu transparansi kepemilikan dan pengawasan. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) langsung menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB) sebesar 15 persen di awal sesi, disusul kejatuhan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta jajaran saham perbankan big cap yang ikut terseret gelombang jual panik (panic selling).
Kejutan ini memicu keheranan, bahkan hingga tingkat kementerian. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pun mempertanyakan kejanggalan waktu pengumuman yang keluar lebih cepat dari perkiraan awal bulan November tersebut. Sebab, belum ada seminggu sebelum pengumuman dirilis, delegasi Indonesia yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga BPI Danantara sempat bertemu langsung dengan pihak MSCI di Bangkok, Thailand.
"Ini kan ada tanda tanya besar. Kemarin di Thailand kenapa (MSCI) nggak ngomong yang ini? Padahal, yang kemarin itu seminggu juga belum (sejak pertemuan 13 Oktober 2026)," ujar Airlangga dengan nada heran, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/10/2026).
Operasi Darurat Memulihkan Pasar Modal Dimulai
Di balik kepanikan pasar dan tanda tanya besar pemerintah, sebuah operasi darurat skala penuh langsung digelar di lantai atas Gedung BEI.
Sejak Jumat pagi, bahkan sebelum bel pembukaan pasar berdentang, pergerakan tidak biasa sudah terlihat di Gedung BEI. Demi memangkas birokrasi dan merespons guncangan pasar tanpa jeda, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, memutuskan untuk berkantor langsung di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Hampir seminggu ini kami sampai dengan kemarin (Rabu, 21 Oktober 2026) berkantor di Bursa,” kata Hasan saat dikonfirmasi Tirto, di sela-sela gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Langkah memboyong ruang kerja komisioner OJK ke lantai bursa ini bukan sekadar simbolis, melainkan strategi bertahan. Pembatasan kewenangan yang secara disiplin terbagi antara OJK, BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berisiko memicu keterlambatan respons dalam situasi krisis.
Dengan langkah extraordinary tersebut, Hasan ingin jajaran akan lebih cepat mengambil keputusan saat dibutuhkan, apalagi “transaksi tidak normal” terjadi karena kepanikan pasar pascapengumuman MSCI pada Jumat lalu.
“Kalau dilihat di hari pertama, kami juga memang karena sifatnya yang cukup mendadak, tidak bisa dihindari. Pasti para investor masih perlu waktu mencerna di hari Jumat lalu, maka muncul di pasar memang fenomena katakanlah transaksi yang tidak normal. Di mana kepanikan atau ketakutan karena ketidakpastian mewarnai penjualan-penjualan saham di bursa yang mengakibatkan tekanan penurunan harga saham dan indeks,” terangnya.
Pada Jumat siang hingga sore hari itu, Gedung BEI mendadak dipenuhi dinamika politik dan keamanan tingkat tinggi. Kehadiran Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad; CEO Danantara, Rosan P. Roeslani; COO Danantara, Dony Oskaria; serta Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto di lantai bursa menegaskan bahwa guncangan pasar modal ini telah bergeser menjadi perhatian serius negara.
Kapolri dan tim Bareskrim hadir mendampingi OJK saat penyerahan langsung surat sanksi administratif berkeadilan restoratif (restorative justice) atas kasus manipulasi pasar dan penyimpangan penjatahan saham IPO emiten-emiten besar seperti DSSA, BREN, dan CUAN.
"Esensi awal pelanggarannya adalah pelanggaran pidana pasar modal yang memang ada ruang sesuai dengan kebijakan pendekatan penegakan hukum terbaru... kita memang sementara ini mengedepankan sifat restorative justice dengan mengenakan tindakan penegakan sanksi administratif terlebih dahulu," terang Hasan.
Hasan pun memberikan peringatan keras, "Jangan lupa, esensi awal pelanggarannya adalah pelanggaran pidana yang jika seandainya kesempatan untuk penyelesaian administratif itu tidak dilakukan, maka unsur pidana itu akan tetap berlaku. Dan kami kemarin beruntung, berterima kasih betul-betul didampingi, diberikan dukungan oleh Kepolisian Republik Indonesia."
Pada saat para pejabat berpacu dengan waktu di lantai bursa, lanskap media sosial meletup oleh kecemasan. Analisis data dari Drone Emprit merekam betapa kuatnya gelombang guncangan tersebut di ruang publik.
"Pada tanggal 16 Oktober, percakapan tentang IHSG meloncat dari kisaran ratusan menjadi lebih dari 21.000 percakapan dalam 1 hari itu," ungkap Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, kepada Tirto, Rabu (21/10/2026).
"Puncaknya justru terjadi pada pukul 16:00 dan pukul 23:00. Berarti pukul 23:00 ini kayaknya setelah konferensi pers ini ya, Polri ya?" lanjutnya.
Berdasarkan catatan Drone Emprit, percakapan berkelindan melintasi hari hingga 17 Oktober. Pada saat itu, sentimen publik didominasi warna merah pekat: 67 persen bernada negatif dari total lebih dari 21.000 percakapan dengan 51 juta engagement. Di platform X (Twitter), sentimen negatif bahkan menembus angka 79 persen, Instagram 63 persen, dan Threads 52 persen. Hanya kanal media online (55 persen) dan YouTube (62 persen) yang didominasi nada netral.
Lebih dalam lagi, analisis emosi publik menunjukkan bahwa emosi dominan yang muncul adalah rasa takut (fear) sebesar 39 persen.
"Emosi publik paling tinggi itu nadanya adalah takut," kata Nova.
"Takut apa? Pertama, takut tentu saja karena diturunkan jadi standalone. Yang kedua, takut pada dampaknya... ini akan mengurangi nilai tukar rupiah yang melemah, lalu berdampak pada tidak banyak beredarnya dolar di Indonesia karena penanaman modal berkurang, biaya ekspor dan produksi naik, dan pada ujungnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses barang-barang," terangnya.
Data Drone Emprit juga merekam adanya celah besar antara narasi otoritas dan ekspektasi publik. Kehadiran pejabat dan pengumuman sanksi pada Jumat lalu tidak serta-merta meredakan sentimen negatif karena persepsi publik sudah telanjur terbentuk keras.
"Percakapan di media sosial itu tentang persepsi dan tentang opini dan ketika persepsi anjloknya pasar saham Indonesia bahkan dibandingkan dengan Zimbabwe, langsung dikaitkan dengan oligarki, publik di Indonesia langsung merespons itu dengan sangat negatif," jelas Nova.
Sayangnya, penjelasan dari para pemangku kepentingan tidak cukup untuk bisa memperbaiki sentimen publik. Sebaliknya, kebanyakan warganet justru merasa jawaban pemerintah dan otoritas terkait tidak menyentuh inti permasalahan.
"Ketika ada upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk memperbaiki... argumentasi-argumentasi dan berbagai data yang dipaparkan itu tidak mereka jawab. Ngomongnya A, yang ditanyain A, yang dijawab X, enggak nyambung," bebernya.
Konsolidasi dan Upaya Merangkul Pasar
Sadar bahwa kepanikan pasar dipicu oleh krisis informasi, OJK dan BEI memanfaatkan akhir pekan untuk menggelar konsolidasi tertutup. Pada Sabtu, otoritas mengundang para pelaku pasar modal, manajer investasi, dan anggota bursa untuk memaparkan data faktual.
Langkah ini berlanjut pada Minggu, ketika OJK dan BEI menggelar dialog intensif bersama para pelaku pasar modal. Yudha Keling, salah satu influencer yang hadir dalam pertemuan, menceritakan, setidaknya ada 50 orang pelaku pasar modal yang diundang otoritas, 13 di antaranya -termasuk dirinya adalah influencer keuangan.
Yudha mengatakan, suasana di dalam ruangan tidak diisi oleh instruksi kaku, melainkan ruang diskusi yang cukup terbuka.
"OJK dan bursa memberikan paparan faktual berbasis data tanpa ada yang ditutupi. Mereka menjelaskan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan dan alasan perubahan regulasi," kata Yudha kepada Tirto melalui sambungan telepon, Kamis (22/10/2026).
Ia menepis anggapan bahwa otoritas mengumpulkan influencer untuk menggiring narasi atau menitipkan "pesan sponsor". "Tidak ada permintaan untuk menyebarkan narasi positif tanpa dasar. Kami justru diajak berdialog agar informasi yang sampai ke masyarakat investor ritel bersifat rasional dan tidak simpang siur."
Di sisi lain, bagi OJK, merangkul influencer dan media adalah jalur komunikasi krusial yang harus diambil.
"Dalam kondisi yang mendesak kemarin, kami tentu merasakan membutuhkan dukungan berupa penyampaian informasi segera dan seluas-luasnya kepada publik, terutama masyarakat investor," tegas Hasan Fawzi menjelaskan alasan di balik pertemuan hari Minggu tersebut.
"Praktis yang kami lakukan itu, tidak ada kami jamin ya, tidak ada satupun pernyataan untuk kita meminta misalnya mereka tanpa dasar memberikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya," tegasnya.
Memasuki Senin, (19/10/2026), tekanan belum mereda, tetapi respons otoritas makin terstruktur. Sejak pagi, OJK dan BEI menggelar dialog maraton bersama ratusan investor institusi internasional.
"Hari Senin kemarin kami juga mendapatkan permintaan kelompok investor hampir 336 investor regional global ikut di dalam Zoom meeting bersama kami di OJK dan bursa," ungkap Hasan.
Dalam pertemuan mendesak tersebut, OJK menegaskan bahwa guncangan MSCI menjadi momentum titik balik untuk mengakselerasi pembenahan tata kelola dan transparansi pasar secara mendasar.
"Pesan utama yang kami sampaikan secara tegas: OJK tentu bersama regulator bursa dan seluruh pelaku berkomitmen untuk fokus sungguh-sungguh dan serius menuntaskan seluruh agenda-agenda reformasi integritas di pasar modal Indonesia," tuturnya.
Di hari yang sama, OJK merespons dengan kebijakan market action darurat: merestui penyesuaian batas ARB dari yang semula asimetris 15 persen dikembalikan menjadi simetris di angka 7 persen. Kebijakan ini terbukti efektif menahan laju penurunan harga saham agar tak kembali merosot sedalam Jumat.
Di sisi lain, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan akan mengadakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk meminta klarifikasi atas pengumuman mengejutkan di akhir pekan.
"Terkait itu, nanti siang kami akan meeting online dengan MSCI. Kami segera minta waktu untuk bertemu dengan MSCI. Nanti setelah pertemuan saya update," ujar Jeffrey kepada wartawan di Ruang Media BEI, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
Pertemuan itu pun telah dikonfirmasi Hasan. Meski begitu, dia tidak menjelaskan bagaimana proses maupun hasil dari pertemuan daring itu.
Sore harinya, perhatian beralih ke Istana Kepresidenan. Dalam keterangan pers bersama Airlangga, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dan Gubernur BI Destry Damayanti, Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, berdiri memaparkan langkah-langkah transformasi pasar modal.
“Terkhusus terkait dengan pasar modal Indonesia, kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo Subianto) dan kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi, kemudian likuiditas,” katanya.
Keesokan harinya, pada Selasa, 20 Oktober 2026, perempuan yang karib disapa Kiki itu mengaku belum sempat beristirahat sejak Jumat, setelah penyedia indeks asal Amerika Serikat itu merilis pengumumannya.
“Saya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai sekarang belum istirahat, Kiai,” kata Kiki saat memberikan sambutan di acara Ijtima’ Sanawi yang dihelat OJK bersama DSN-MUI, di Jakarta.
Namun, kelelahan itu terbayar dengan volatilitas IHSG yang mulai membaik. Meski indeks sempat dibuka melemah menembus ke bawah level psikologis 5.000, tepatnya di area 4.980,16 – 4.990,66, akibat sisa gelombang tekanan jual dari hari sebelumnya, penurunan di awal sesi tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki pertengahan sesi pertama, aksi beli balik (bargain hunting) langsung meluas seiring masuknya kejelasan informasi hasil pertemuan maraton OJK dan BEI bersama ratusan investor institusi global, yang diperkuat oleh pemberlakuan batas Auto Rejection Bawah (ARB) simetris 7 persen.
Gelombang akumulasi saham—terutama pada emiten-emiten big cap yang sempat terkoreksi dalam—terus mendorong indeks merangkak naik tanpa henti hingga sesi kedua berakhir. Saat bel penutupan perdagangan berbunyi, IHSG sukses melompat tajam sebesar 5,65 persen (naik 282,28 poin) dan ditutup di level 5.278,89. Pembalikan arah ini diwarnai oleh kebangkitan lebih dari 690 saham ke zona hijau dengan total nilai transaksi mencapai Rp26,5 triliun, menandai pulihnya kepercayaan pelaku pasar di lantai bursa.
“Tapi, Alhamdulillah, karena kan saya ke sini semangat karena banyak yang doanya mustajab di ruang ini. Jadi, saya mohon doanya, semua supaya didoakan supaya semua kita bisa lalui dengan baik,” lanjutnya.
Perbaikan pasar saham lantas berlanjut hingga Rabu (21/10/2026). Saham-saham konglomerasi dan perbankan yang sebelumnya terkoreksi tajam mulai merangkak naik, menahan pergerakan indeks kembali ke area hijau. Kekuatan jual dan beli kembali berimbang seiring mengalirnya kepastian informasi. Di media sosial, sentimen publik perlahan bergeser membaik seiring menguatnya penjelasan resmi dan terbaginya perhatian publik ke isu demonstrasi nasional.
"Hari Rabu kemarin kita masih melihat adanya kenaikan harga indeks yang cukup signifikan, positif, dan mudah-mudahan ini berlanjut terus. Setidaknya sudah ada di titik di mana transaksi kembali normal, kekuatan penjualan dan pembelian saham seperti layaknya kembali berimbang," ujar Hasan.
Strategi Jangka Panjang OJK-BEI
Menatap langkah ke depan, OJK bersama BEI melancarkan strategi komprehensif untuk mengawal proses konsultasi yang dibuka oleh MSCI sekaligus menjaga kepercayaan pasar global. Otoritas secara aktif menggelar pertemuan virtual maraton dengan para investor institusi asing, baik yang difasilitasi oleh perusahaan efek dalam negeri maupun permohonan dialog khusus.
Dalam setiap tatap muka tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembenahan struktur pasar modal, terutama dalam menghadirkan keterbukaan informasi kepemilikan saham yang transparan dan presisi agar memudahkan para index provider dan pemodal internasional mengenali pemilik sebenarnya (ultimate beneficial owner).
Pada saat yang sama, pengawasan bursa akan ditingkatkan ke level tertingginya untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum. OJK memastikan akan mengusut tuntas praktik penyampaian informasi yang tidak benar, manipulasi harga, perdagangan terkoordinasi, hingga keterbukaan informasi yang tidak sesuai fakta. Penegakan sanksi yang berkeadilan dan berdampak besar—seperti yang telah dijatuhkan sebelumnya—akan terus digulirkan secara konsisten demi memberikan efek jera yang kuat bagi siapa pun yang berniat merusak integritas pasar.
"Pesan utama yang kami sampaikan secara tegas: OJK tentu bersama regulator bursa dan seluruh pelaku berkomitmen untuk fokus sungguh-sungguh dan serius mentaskan seluruh agenda-agenda reformasi integritas di pasar modal Indonesia," pungkas Hasan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
