tirto.id - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Laode M. Kamaluddin, membeberkan kriteria Menteri Keuangan (Menkeu) pada pemerintahan yang akan datang, yakni harus profesional dan mempunyai latar belakang politik.
“Karena di parlemen juga kalau nggak ada latar belakang politik nggak bisa, kan? Kalau dulu kan politik aja, profesionalismenya kurang. Nah, ini bedanya di situ,” katanya saat ditemui awak media usai acara Investortrust CEO Forum di Ayana Midplaza Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, sebelum memenuhi dua kriteria itu, pemilihan pimpinan di Kementerian Keuangan harus disesuaikan antara kemampuan yang dimiliki calon pemimpin tersebut dengan lembaga tempat di mana dia akan ditempatkan. Mengingat di tangan Prabowo nanti, Kementerian Keuangan yang ada sekarang bakal dipecah.
Laode merinci, nantinya setidaknya akan ada Kementerian Keuangan sendiri yang bakal memegang urusan fiskal, kekayaan negara, dan menjadi pembuat kebijakan (policy maker).
Kemudian, ada pula Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan di dalamnya terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat ini yang akan bertanggung jawab untuk mengurusi penerimaan negara.
“Tetapi perbendaharaan dan Badan Penerimaan Negara nanti yang isinya Pajak dan Bea Cukai secara terpisah. Dan Dirjen Anggaran masuk ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” sambungnya.
Dengan perubahan kelembagaan ini, kementerian/lembaga yang bakal mengurusi keuangan negara nantinya diharapkan lebih efektif, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan fiskal. Hal ini penting untuk mendorong perekonomian Indonesia.
“Tentu dari segi investasi asing, regulasi yang bertele-tele kan menjadi berkurang, jadi lebih terbuka lah. Bagusnya kan begitu. Dan dari sumber daya manusia juga itu didorong untuk generasi muda yang multipliernya itu akan menjadi perhatian utama. Nah, fokusnya itu kan energi, air, dan pangan,” jelas Laode.
Meski begitu, pemilihan para petinggi di kementerian/lembaga yang akan mengurusi keuangan negara, pada akhirnya akan tergantung pada pilihan Prabowo.
“Kita lihat profesionalisme calon menterinya. Kita lihat background-nya, passion-nya, platformnya, dan trust ya dari Presiden. Kalau itu esensial kan pastinya,” imbuh Laode.
Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI baru-baru ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sempat memperkenalkan Thomas Djiwandono di hadapan anggota DPR. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani memberikan kode bahwa Thomas akan menggantikannya di kursi pimpinan pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Kami atas jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya yang ini, ini yang akan meneruskan,” katanya, Rabu, (21/8/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
