Dari Mana Sumber Pendanaan Sekolah Rakyat?

tirto.id - Sebanyak 53 Sekolah Rakyat ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sarana dan prasarana sekolah tersebut sudah disiapkan. Lantas, dari mana sumber pendanaan Sekolah Rakyat? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menerangkan bahwa lokasi 53 Sekolah Rakyat itu berada di sejumlah wilayah Indonesia. Tempat Sekolah Rakyat itu terdiri dari aset milik Kemensos dan pemerintah daerah.

“53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan,” ujar Prasetyo Senin (14/4/2025) dikutip dari laman Kemensos.

Namun Prasetyo menjelaskan bahwa 53 bangunan Sekolah Rakyat tersebut masih membutuhkan optimalisasi supaya dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Maka itu, rencananya akan dilakukan perbaikan dan renovasi.

"Tetapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo menerangkan, pemerintah menargetkan total 200 Sekolah Rakyat. Dengan 53 Sekolah Rakyat yang sudah ada bangunannya, maka bangunan baru untuk 147 Sekolah Rakyat rencananya akan segera dibangun tahun ini.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," ucapnya.

Sumber Pendanaan Sekolah Rakyat Berasal dari Mana?

Setiap unit Sekolah Rakyat diperkirakan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, untuk mendirikan Sekolah Rakyat, dibutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur fisik sekolah seperti ruang kelas, asrama, perumahan guru, fasilitas sekolah, dan rumah ibadah, serta operasional sekolah.

Terkait pendanaan Sekolah Rakyat, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrwati, menyampaikan bahwa dana untuk Sekolah Rakyat akan berasal dari kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor swasta, dan dukungan dari masyarakat.

“Pasti sebagian akan berasal dari APBN. Tapi kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, tentu akan sangat membantu,” terangnya, Rabu (30/4/2025) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengusulkan pendanaan pembangunan sekolah rakyat menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

“Kebetulan di Perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya. Kami dapat informasi dari Bappenas ada Rp80 triliun dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN. CSR ini juga harus diperbaiki akurasinya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sekolah rakyat,” ujar Budiman dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (19/3/2025).

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas kepada anak dari keluarga miskin dengan konsep asrama.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyebut bahwa program Sekolah Rakyat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bisa memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini juga diproyeksikan untuk mempersiapkan generasi unggul Indonesia Emas 2025.

"Presiden ingin memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan dalam Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan," ujarnya Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (25/3/2025).