Kemensos Bentuk TP2SR Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc untuk mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah.

Langkah ini dilakukan agar puluhan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini menggunakan fasilitas sementara dapat segera memiliki gedung permanen dan tetap beroperasi pada tahun ajaran mendatang.

Pembentukan TP2SR merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di lokasi-lokasi rintisan yang belum masuk dalam kuota 100 titik pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akibat berbagai kendala administratif lahan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan terdapat 61 titik Sekolah Rakyat rintisan yang menjadi prioritas karena masih menggunakan bangunan sementara dengan kapasitas yang diperkirakan hanya mampu digunakan selama satu tahun.

"Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," kata Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kementerian Sosial merujuk keterangan resmi pada Jum'at (7/8/2026).

Menurut Agus Jabo, percepatan pembangunan gedung permanen menjadi kebutuhan mendesak agar sekolah-sekolah tersebut tetap dapat menerima peserta didik baru dan mendukung target perluasan Program Sekolah Rakyat.

Sebagai langkah awal, TP2SR akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 dengan mengundang 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan.

Forum tersebut juga akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Perhutani.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi kesiapan lahan di setiap lokasi, termasuk status kepemilikan, proses pengusulan, kendala yang dihadapi, serta kementerian atau lembaga yang perlu dilibatkan dalam penyelesaiannya.

"Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," tegasnya.

Agus Jabo menjelaskan TP2SR akan bertugas melakukan pendampingan, pengendalian, pemantauan, serta memperbarui perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan agar setiap hambatan dapat segera ditangani.

"Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim akan bertanggung jawab menyiapkan data, mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di daerah, serta mendampingi pemerintah daerah hingga proses pembangunan dimulai.

Menutup rapat, Agus Jabo meminta seluruh anggota TP2SR segera bergerak membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait sebelum pelaksanaan Desk Evaluation.

"Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja," pungkasnya.