Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan kriteria calon siswa yang bisa mendaftar Sekolah Rakyat, saat berkunjung ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang.
Gus Ipul menyatakan, calon siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. Artinya mereka harus terdata berstatus desil satu di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"[Sesuai] Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik, istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” kata Gus Ipul saat bertemu 50 calon siswa Sekolah Rakyat beserta orang tuanya di Padang pada Selasa (29/4/2025).
BBPPKS Padang menjadi salah satu lokasi Sekolah Rakyat yang siap beroperasi mulai 2025. Kunjungan Gus Ipul sekaligus untuk melihat kesiapan sekolah dan seleksi calon siswa di sana.
“Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen diwarnai dengan KKN,” tegas Gus Ipul.
Dia juga menekankan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk warga setempat, seperti di Kota Padang.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat di BBPPKS Padang menerima dua rombongan belajar yang masing-masing berisi 25 siswa. Seluruh siswa tadi akan tinggal di asrama. Selain kelas, fasilitas sekolah ini mencakup pula perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah di lahan seluas 9.733 meter persegi.
Sebanyak 50 siswa telah diterima di Sekolah Rakyat tersebut, dengan rincian 25 laki-laki dan 25 perempuan. Proses rekrutmen melibatkan pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabiitas, serta mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Penerimaan calon siswa Sekolah Rakyat di Padang melalui proses seleksi ketat yang dimulai dari verifikasi administrasi berdasarkan DTSEN dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Seleksi lantas berlanjut dengan verifikasi via kunjungan ke rumah untuk pencocokan data di lapangan, hingga pemeriksaan kesehatan.
Sementara itu, Marco (12), salah satu calon siswa Sekolah Rakyat di BBPPKS Padang, mengaku senang dan berharap bisa mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik. Pun ayahnya, Gea (53), seorang buruh tani, mendukung penuh program tersebut.
“Harapannya, Sekolah Rakyat ini mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” kata Gea.
Di Sumatera Barat (Sumbar), dua Sekolah Rakyat siap dibuka tahun ini, yakni di BBPKS Padang dan Kabupaten Solok.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, optimistis program Sekolah Rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut dia, sekolah ini bisa menjadi penyangga bagi masyarakat miskin di Sumbar.
Tenaga Pengajar Sekolah Rakyat Bisa dari ASN
Guna memenuhi kebutuhan guru Sekolah Rakyat, pemerintah merekrut tenaga pendidik dari empat kelompok. Prioritas pertama adalah tenaga pengajar dari kalangan ASN lokal.
Namun, jika masih ada kebutuhan, pemerintah akan melibatkan guru dengan status PPPK penuh dan PPPK paruh waktu. Jika kuota masih belum mencukupi, tenaga pengajar akan dicarikan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Sebanyak 100 Sekolah Rakyat bakal beroperasi dengan biaya dari APBN, sementara sisanya melibatkan partisipasi swasta.
Setiap Sekolah Rakyat akan dilengkapi ruang kelas untuk jenjang SD hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan sarana penunjang lainnya. Satu Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa.
Antusiasme daerah untuk membangun Sekolah Rakyat pun cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya 300 pemda kabupaten/kota yang mengajukan permohonan pendirian Sekolah Rakyat.
Ke depan, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berharap setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Ini agar ada pemerataan akses pendidikan untuk keluarga miskin.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
