Masuk tirto.id
tirto.id - Empat kepala daerah menyatakan kesiapan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru saat bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Keempat kepala daerah itu yakni Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, dan Bupati Buru Ikram Umasugi.
Agus Jabo menyambut positif dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo saat menemui keempat bupati tadi.
Dia menjelaskan, pemerintah menggelar program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan [siswa]," tegasnya.
Agus Jabo menambahkan, saat ini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru sekitar 43 ribu siswa. Besarnya jumlah anak yang belum bisa memperoleh akses pendidikan menegaskan urgensi program tersebut.
"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," ujarnya.
Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan sistem boarding school yang didukung fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar bagi siswa. Selain memperoleh pendidikan, para siswa mendapatkan makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop, serta delapan stel seragam.
"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," lanjut Agus Jabo.
Menurutnya, sistem boarding school diterapkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh lingkungan belajar yang sehat, aman, dan kondusif. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung pembentukan karakter siswa.
Kendati demikian, kata Agus Jabo, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, pemerintah menjalankan intervensi secara terpadu melalui pemberdayaan orang tua dan perbaikan kondisi tempat tinggal keluarga murid Sekolah Rakyat.
Tahun ini, Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah orang tua murid Sekolah Rakyat. Setiap keluarga juga akan memperoleh bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
Untuk memperluas akses program, Agus Jabo mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar makin banyak anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki kesempatan memutus rantai kemiskinan.
“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Lahan Calon Lokasi Sekolah Rakyat di 4 Daerah
Komitmen pemerintah daerah mulai diwujudkan melalui kesiapan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Bupati Agam Benni Warlis mengatakan Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," kata Benni.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan milik pemerintah daerahnya seluas tujuh hektare. Ia juga menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari proses verifikasi.
"[Kami ke sini] menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," kata Aulia.
Komitmen serupa disampaikan oleh Bupati Buru Ikram Umasugi. Pemerintah Kabupaten Buru saat ini masih memproses penyiapan lahan Sekolah Rakyat beserta sertifikatnya.
Adapun Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. "Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," kata dia.
Audiensi tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, serta TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.
Hadir pula Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
