Masuk tirto.id
tirto.id - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengakui bahwa komisaris-komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu mahal dibanding negara-negara lain. Atas dasar ini lah pihaknya melakukan penyesuaian tantiem kepada komisaris/direksi seluruh BUMN yang berada di bawah kelolaan Danantara.
"Komisaris-komisaris kita dibandingkan dunia sorry to say memang terlalu mahal. Ini harus kita ubah secara tantiem," ujar dia dalam dialog satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, dikutip dari YouTube Metro TV, Kamis (16/10/2025).
Pandu mengklaim pihaknya berhasil menghemat dana hingga Rp8,2 triliun melalui penyesuaian struktur tantiem bagi para komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Dana hasil efisiensi itu, kini dialihkan untuk memperkuat investasi dan pengembangan bisnis.
"Itu dari tantiem komisaris. Kalau direksi berbeda. Karena direksi harus bekerja dan kita harus compare dengan global standar. Itu yang kita lakukan," ucap dia.
Sementara insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. Meski begitu, kompensasi akan tetap diberikan kepada jajaran komisaris maupun direksi BUMN, namun dengan porsi lebih disesuaikan dengan fungsi Danantara.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga mengklaim bahwa BUMN-BUMN dapat hemat hingga Rp8 triliun per tahun jika menerapkan kebijakan terbaru Danantara, terutama yang berkaitan dengan pemberian tantiem bagi anggota dewan komisaris BUMN.
Rosan sebelumya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang salah satu poinnya adalah mengatur anggota dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.
"Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dilansir Antara, Kamis (7/8/2025).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra
