Masuk tirto.id
tirto.id - Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menyoroti meningkatnya porsi belanja pertahanan serta ketertiban dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Ia mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran yang porsinya bahkan melampaui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Dan (porsi) ini melebihi (porsi) anggaran pendidikan (14,6 persen dari RAPBN 2026), perlindungan sosial (8,9 persen dari RAPBN 2026), dan juga anggaran kesehatan (4,9 persen dari RAPBN 2026). Pertanyaannya adalah apakah kita sedang tidak aman? Apakah kita sedang perang? Dan apakah dampak dari pengeluaran-pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan ini?” ujar Deni dalam CSIS Media Briefing di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).
Dalam RAPBN 2026, belanja pertahanan ditetapkan sebesar Rp185 triliun, sementara belanja ketertiban dan keamanan Rp179,4 triliun. Jika digabung, porsi keduanya mencapai 18 persen dari total belanja negara.
Sementara itu, anggaran pendidikan naik 48 persen menjadi Rp757,8 triliun dan kesehatan naik 22 persen menjadi Rp244 triliun. Namun, Deni menekankan kenaikan di sektor pendidikan tidak sepenuhnya nyata karena 44 persen dari total anggaran digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi, yang tersisa untuk (belanja) pendidikan sebenarnya sangat kecil,” lanjutnya.
Selain menyoroti besarnya porsi belanja pertahanan, Deni juga menilai pemerintah selama ini tidak transparan soal akuntabilitas penggunaan anggaran di sektor tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan total dana sebesar Rp424,8 triliun untuk pertahanan semesta, yang mencakup bidang pertahanan, hukum, dan keamanan.
Dari jumlah tersebut, Rp185 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) pesawat hingga penambahan batalyon dan kodam; Rp179,4 triliun untuk ketertiban dan keamanan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait lainnya.
“(Ketiga) untuk bidang hukum, di mana Kejaksaan, HAM, peradilan termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia anggaran totalnya Rp60,4 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jumat (15/8/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
