Cara-cara Duterte Membungkam Kritik Oposisi

Oleh: Tony Firman - 27 September 2018
Dibaca Normal 3 menit
Duterte menghidupkan kembali kasus-kasus lama senator Antonio Trillanes IV yang sudah mendapat pemutihan dari Presiden Benigno Aquino III.
tirto.id - Selasa (25/9), Antonio Trillanes IV akhirnya harus menyerah juga. Senator Filipina yang juga mantan perwira Angkatan Laut itu digelandang pihak kepolisian Kota Makati setelah bersembunyi di gedung senat sejak 4 September lalu. Di markas polisi, sidik jari dan fotonya diambil. Setelah menjalani pemeriksaan, Trillanes bersama kuasa hukumnya memberi uang jaminan sebesar 200.000 Peso dan kembali lagi ke gedung senat.

Penangkapan ini terjadi hampir tiga minggu setelah Duterte membatalkan amnesti Trillanes pada 31 Agustus kemarin. Sejak itu, pengadilan Kota Makati mengeluarkan perintah penangkapan. Sedangkan Departemen Kehakiman Filipina mengeluarkan surat pencekalan bepergian ke luar negeri.

Diwartakan dari Phil Star Global, Duterte kembali menghidupkan berbagai kasus-kasus lama seperti pemberontakan Oakwood pada 2003 dan pengepungan Semenanjung Manila pada 2007 silam yang pernah menyeret nama Trillanes. Kasus-kasus tersebut sejatinya sudah diputihkan ketika Presiden Benigno Aquino III memberikan amnesti pada 24 November 2010 lalu.

Dalam konferensi pers di kantor kepolisian, Trillanes yang didampingi pengacara dan para senator pendukungnya menyebut Filipina saat ini sudah kehilangan demokrasi.

“Kasus ini melampaui saya. Kita semua dapat melihat bahwa saya tidak memiliki catatan kriminal lagi karena sudah diberi amnesti tujuh tahun yang lalu," tuturnya dilansir dari The Guardian.


Pada 21 November nanti, Trillanes akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda penghadiran bukti oleh jaksa.

Apa yang menimpa Trillanes tidak lain adalah upaya Duterte untuk membungkam kritik dari para oposisi. Trillanes memang punya rekam jejak vokal mengkritisi kebijakan Duterte, terutama mengenai aksi perang melawan narkoba yang telah menewaskan ribuan warga Filipina itu.

Trillanes berulang kali menyebut Duterte sebaga seorang pembunuh massal dan memiliki sejumlah rekening bank rahasia. Dia juga pernah meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melakukan investigasi terhadap kebijakan perang narkoba Duterte. Tak hanya itu, pria yang pernah berkeinginan jadi Wakil Presiden Filipina ini pernah mengusulkan penyelidikan senat pada putra sulung Duterte, Paolo, karena diduga terlibat dalam aksi penyelundupan narkoba.

Trillanes tak sendirian sebagai korban upaya pembungkaman pemerintahan Duterte. Sebelumnya, senator perempuan Leila de Lima malah sedang mendekam di penjara sejak Februari 2017 lantaran keras mengkritik kebijakan perang melawan narkoba ala Duterte. Wakil Presiden Filipina Leni Robredo juga pernah diancam akan diciduk karena mengkritik perang narkoba. Ancaman yang sama juga dilontarkan Duterte kepada Ombudsman Filipina yang akan melakukan penyidikan keuangan keluarga Duterte. Maria Lourdes Sereno, bahkan sudah dipecat dari kursi Hakim Agung.


Merintis Jalan Kediktatoran?


Semasa kampanye, Duterte tampil sebagai sosok yang ceplas-ceplos dan berdedikasi mewujudkan program kerja progresif. Ia berjanji ingin mengakhiri sistem kerja dengan kontrak jangka pendek yang selama ini menjadi problem di Filipina selama beberapa tahun terakhir. Duterte juga berjanji untuk membasmi kejahatan dan korupsi sembari tidak mempedulikan HAM. Ungkapan itu justru turut menaikkan popularitasnya.


Tetapi dua tahun pemerintahan berjalan, perkara penyelesaian kontrak kerja tak kunjung beres. Sifat ceplas-ceplos yang membuat dirinya populer perlahan bertransformasi menjadi sikap arogan dan suka menyalahgunakan kekuasaan untuk menggencet yang tidak sepaham dengannya.

Ketika Duterte mulai berkuasa sejak Juni 2016 , ia langsung melancarkan kebijakan perang terhadap narkoba dengan cara tembak di tempat bagi para pengedar atau pengguna narkoba. Hingga Januari 2018, menurut catatan Human Right Watch (HRW) ada lebih dari 12.000 warga Filipina meregang nyawa di tangan aparat.

Masalahnya, aksi bak koboi di perkotaan ini dilakukan tanpa proses penangkapan, penyidikan apalagi proses peradilan. Terlebih, kebanyakan yang tewas adalah warga miskin. Ketika tindakan ini makin menjadi tren dan brutal, banyak pihak melancarkan kritik. Duterte malah menjadi orang yang anti kritik. Ia kerap menyerang para pengkritiknya mulai dari sumpah serapah dan kata-kata kotor, aksi pemecatan, hingga pemenjaraan.

Ketua Organisasi Serikat Buruh Filipina, Josua Mata menyebut gaya kepemimpinan Duterte sudah seperti seorang diktator. Bagi Mata, perang melawan narkoba dan eksekusi diluar proses peradilan bukan sebuah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menyebarkan rasa takut.

“Ini bukan tentang menghentikan obat-obatan, tetapi tentang menyebarkan rasa takut. Untuk membuat kritik takut berbicara. Duterte ingin mengubah konstitusi. Kami telah melihat konsep yang akan memberinya kekuatan yang sama seperti Putin di Rusia. Dia akan dapat menunjuk anggota parlemen dan membuat undang-undang sendiri. Itu kediktatoran, meskipun itu tidak terlihat seperti dulu. ” ujar Mata dalam wawancaranya dengan Arbetet.

Kawan sesama aktivis Mata, Orlando Abangan adalah salah satu yang menjadi korban pertama kampanye perang narkoba. Abangan yang juga vokal menentang tindakan pelecehan polisi ditemukan tewas di luar rumah setelah seminggu sebelumnya mengadvokasi kawannya yang dikriminalisasi polisi.


Infografik Ketika Duterte Menangkap Orang Miskin


Benteng pertahanan Duterte ternyata sudah dibangun sejak bulan-bulan pertama ia menjabat sebagai presiden. Pada Agustus 2016, saat de Lima mulai vokal mengkritik Duterte, muncul foto hubungan intim antara de Lima dengan seorang pria yang disamarkan wajahnya. Laporan panjang Davey Alba untuk Buzz Feed News, mengungkap foto yang diunggah di Facebook tersebut adalah propaganda dari Duterte dan kroni-kroninya sendiri.

Menurut laporan Laurent Etter untuk Bloomberg pada Desember 2017 lalu, Pemerintahan Duterte juga terungkap menggunakan jasa buzzer untuk menyebarkan disinformasi di medsos dengan narasi yang menyudutkan lawan-lawan politik Duterte.

"Dalam dua tahun, dia telah menghancurkan semua kemajuan yang kami buat dalam tiga dekade sejak kami mengusir diktator Ferdinand Marcos,” ujar Mata.

Mulut pedas Duterte selalu sejalan dengan sikap anti kritik yang terus dibangunnya, alih-alih memberi solusi konkret. Organisasi Mata yang konsen dengan isu-isu pekerja Filipina mencatat beberapa kecatatan Duterte. Misal omongan Duterte ketika menanggapi aksi mogok para sopir angkutan umum yang terdampak kebijakan pelarangan penggunaan jip tua di atas 15 tahun. Para sopir itu mogok karena merasa tak punya biaya jika harus mengganti kendaraan lama dengan mobil listrik.

“Kamu miskin, sialan, menderita kesulitan dan kelaparan? Saya tidak peduli," kata Duterte.

Duterte juga pernah mengumumkan sayembara untuk menembaki vagina gerilyawan komunis Filipina, menyebut korban perkosaan di Kota Davao dan penduduk wanitanya sangat cantik, memaki Paus sebagai bajingan, dan lainnya.

Selasa kemarin, selain berhasil menyeret Trillanes ke meja hijau atas tuduhan yang dibuat-buat, Duterte membuat drama berseri dengan menyebut beberapa tentara bersekongkol dengan kelompok oposisi untuk menggulingkan dirinya. Duterte menuduh oposisi macam Partai Liberal telah berkonspirasi dengan kelompok komunis dan menantang militer melancarkan kudeta jika dianggap Duterte tidak mampu memimpin negara.


"Jika Anda tidak menyukai saya sebagai presiden, mengomel Duterte tidak kompeten, tidak mengerti, tidak apa-apa, baiklah. Tunggu saja pemilihan tiga tahun lagi," kata Duterte dikutip dari Phil Star Global.

Mengingat Duterte yang terus menerus menampakkan sifat anti kritik dan opresif, sebelum pemilihan umum tiga tahun lagi, masih akan ada berbagai drama pembungkaman suara oposisi. Duterte akan terus menjadi vigilante, sosok yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri.

Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN DUTERTE atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)


Penulis: Tony Firman
Editor: Nuran Wibisono