Sesumbar Fasis Duterte untuk Jegal Gerilyawan Komunis Filipina

tirto.id - “Aku akan mengikuti Amerika, sebab mereka bilang aku adalah seorang bocah Amerika. Baiklah, memang aku mengakui bahwa diriku adalah seorang fasis, tapi aku akan mengkategorikan Anda sebagai teroris.”

“Mereka” yang dimaksud Presiden Rodrigo Duterte dalam pernyataan bernada marah itu adalah anggota Tentara Rakyat Baru atau New People's Army (NPA), kelompok gerilyawan komunis yang telah beroperasi sejak 1969 untuk menggulingkan rezim Filipina dan hendak mendirikan pemerintahan sosialis. Mereka berpegang teguh pada prinsip Marxisme-Leninisme-Maoisme dan pada 2015 diperkirakan memiliki kekuatan 3.200 personel, menurut tentara Filipina.

NPA adalah sayap milisi dari Partai Komunis Filipina (Communist Party of the Philippines/CPP) yang dibentuk oleh Jose Maria Sison setahun sebelum NPA terbentuk. Operasinya kebanyakan bersifat bawah tanah dan klandestin. Selain mengomandoi NPA, CPP juga menjalin koalisi dengan Front Demokratik Nasional (National Democratic Front of the Philippines/NDP), organisasi untuk keadilan sosial dan ekonomi yang progresif, serta memperjuangkan serikat pekerja, hak asasi manusia, dan gerakan politik kiri di Filipina.

Baca juga: Ho Chi Minh: Bapak Komunis Asia Tenggara

CPP-NPA-NDF menjadi koalisi yang hingga kini radikal dalam perlawanannya terhadap Malacanang. Meski di internal koalisi terdapat perbedaan pandangan hingga perpecahan dalam perjuangan, CPP-NPA-NDF masih menjadi tiga serangkai gerakan kiri yang paling berpengaruh di negara tersebut. Sejak Duterte naik panggung, hubungan CPP-NPA-NDF dan pemerintah Filipina panas-dingin, diwarnai dengan gencatan maupun angkat senjata.

Dalam laporan Selasa (21/11/2017), TeleSur mengabarkan bahwa Duterte menegaskan kembali komitmennya untuk meyudahi perundingan damai dengan NPA dan memulai kembali perang senjata. Lalu pada hari Rabu (22/11/2017), Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian Sekretaris Yesus Dureza juga mengumumkan pembatalan resmi perundingan damai tersebut.

"Dengan ini kami mengumumkan pembatalan semua rencana pertemuan dengan CPP-NPA-NDF sesuai dengan arahan Presiden Duterte bahwa tidak akan ada lagi perundingan damai dengan mereka. Tidak akan ada lagi perundingan damai sampai pada waktu yang memungkinkan lingkungan yang kondusif termasuk bagi perubahan posisi pemerintah. Belum pernah sejauh ini kita semua mencapai keputusan dalam negosiasi dengan mereka," jelasnya.

Baca juga: Setelah Melintasi Abad 19 dan 20, Apa Lagi dari Komunisme?

Keputusan Duterte berkaitan dengan sikap NPA pada Februari kemarin yang menyatakan untuk mengakhiri gencatan senjata selama enam bulan dengan pemerintah Filipina. Mereka menuduh tentara Filipina-lah yang melanggar kesepakatan damai di wilayah yang dikontrol NPA. Pemerintah Filipina juga tak memenuhi janji untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang mendekam di balik jeruji penjara pada bulan Oktober 2016.

Sebagaimana dilaporkan New York Times, NPA merinci bagaimana Manila “mengambil keuntungan secara diam-diam” atas kontrak gencatan senjata untuk mengganggu wilayah yang didominasi NPA. Tentara Filipina merangsek ke 500 desa di 43 provinsi dan memanfaatkan gencatan senjata “sebagai lisensi bagi angkatan bersenjata personel polisi, unit paramiliter dan regu pembunuhnya untuk melancarkan tindakan permusuhan, gerakan provokatif, dan operasi ofensif lainnya.”

Awal September Duterte giliran yang melancarkan tuduhan bahwa militer Filipina tak akan segan-segan untuk menghantam gerilyawan NPA yang dituduh menyerang pos-pos keamanan tentara. Ia mengatakannya dua hari usai memecat dua politisi dari CPP dari jajaran kabinetnya. Duterte pernah mengambil dua politisi CPP untuk duduk di kabinet sebagai strategi menjinakkan NPA, namun menurutnya eskalasi serangan di daerah-daerah dekat teritori kekuasaan NPA masih bermunculan.

"Tidak akan ada perundingan sampai Anda (NPA) mengumumkan gencatan senjata, titik. Dan jika Anda menyatakan ingin perang lagi, saya persilakan!" sumbar Duterte di kota kelahirannya Davao, Jumat (8/9/2017), sebagaimana dikutip Reuters.

Sejarah Berdarah Demi Kejayaan Proletariat

Catatan sejarah kanal Mapping Militant Organizations yang dikelola Stanford University menyebutkan pemberontakan CPP-NPA-NDF disa dirunut pada tanggal 21 Agustus 1971. Hari itu NPA melakukan serangan berdarah pertamanya dengan menyerang kampanye Partai Liberal di Manila. Dua buah granat dilempar ke panggung, menghasilkan ledakan yang menewaskan 9 orang dan melukai 95 lainnya.

Akademisi University of Calgary, William Norman Holden, menyebutkan dalam ulasannya yang bertajuk “The Never Ending War in the Wounded Land: The New People’s Army on Samar” bahwa tanggal 21 September 1972 presiden Ferdinand Marcos menerapkan status darurat yang memaksa NPA untuk bergerilya ke hutan-hutan. Sejak 1974 mereka melancarkan operasi taktis pertama di Calbiga, Samar, dengan menyergap patroli tentara dan menyita persenjataannya.

Di dalam negeri, selama era 1970an dan 1980-an, NPA (bersama CPP dan NDF) mendapat dukungan dari ribuan sukarelawan. Termasuk dari anak-anak muda dan remaja baik di perkotaan dan pedesaan yang tertarik gagasan komunis dan muak dengan kediktatoran Marcos. Di era 1970-an pemerintah Filipina juga disibukkan dengan pemberontakan orang-orang Moro yang membuat lebih dari 70 persen tentara Filipina kala itu dikirim ke Pulau Mindanao. Walhasil, CPP-NPA-NDF bisa menjaga napas perjuangannya.

Baca juga: Perang Sipil Laos: Komunis Menang, CIA Ganti Taktik

Di luar negeri, ada banyak institusi yang menyokong perjuangan CPP-NPA-NDF dalam bentuk uang, persenjataan, pelatihan militer, dan lain lain. NPA disokong pemerintah Cina dalam periode tahun 1969-1976. CPP dan NPA dibekingi oleh Partai Pekerja Korea Utara, faksi Maois dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tentara Merah Jepang (era 1971–2001), Sandinista National Liberation Front (FSLN), Partai Komunis El Salvador, Partai Komunis Peru, dan militer Aljazair.

NDF mengendalikan sejumlah perusahaan dagang yang diperluas hingga Hong Kong, Belgia, dan Yugoslavia. CPP pun mengambil langkah serupa dengan perwakilan lebih luas lagi, yakni hingga ke Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Irlandia, Amerika Serikat, Swedia, dan area Timur Tengah. Meski keuntungan dan pendanaannya cukup besar, jumlahnya menurun lumayan drastis sejak keruntuhan negeri-negeri Blok Timur sejak awal tahun 1990-an.

Baca juga: Tentara Komunis ELN Masih Bergerilya di Kolombia

Pemerintah Filipina pernah mencapai titik kegeraman maksimal kepada NPA pada tahun 2001. Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) meluncurkan kampanye extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum kepada anggota NPA demi menekan aktivitas gerilya mereka. Targetnya juga meliputi para tertuduh simpatisan NPA agar NPA melemah sebab dinilai membunuh orang-orang tak bersalah.

Pemerintah Filipina menjalankan kebijakan berdarah tersebut dengan mencontoh Program Phoenix. Program Phoenix dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat dan diterapkan dalam perang melawan gerilyawan komunis di Vietnam. Menurut William Norman Holden, antara bulan Januari 2001 hingga Oktober 2012 tercatat 1.335 pembunuhan di luar hukum atas nama program tersebut.

Pemerintah Filipina yang sejak satu tahun yang lalu di bawah komando Duterte melibatkan kurang lebih 200 ribu personel tentara untuk menghadapi NPA. Menurut data pemerintah Filipina, kontak senjata antara kedua belah pihak dalam periode 1969-2002 mencapai 22.799 dari gerilyawan CPP-NPA-NDF, 9.867 dari militer dan kepolisian Filipina, dan 10.672 dari kalangan sipil. Hingga 2017 total korban tewas dari ketiga belah pihak sudah mencapai lebih dari 43.000 jiwa, dan proses perdamaian agar tak timbul korban lain masih terganjal ego koalisi kiri maupun Duterte.

Kemesraan Sison dan Aidit dalam Persaudaraan Sedarah CPP dan PKI

Fakta menarik lain dalam sejarah kiri di Asia Tenggara adalah kedekatan pendiri CPP Jose Maria Sison dan ketua Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit. Sison pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1963 dan 1964 sebagai koresponden anggota dari Persatuan Wartawan Asia-Afrika serta bertugas sebagai koresponden Eastern World. Namun sebenarnya baru pada 1961 Sison pertama kali ke Indonesia dalam rangka belajar sastra Indonesia di Jakarta melalui Yayasan Siswa Lokantara.

Dari situlah hubungan antara keduanya bermula dan dipersatukan oleh ideologi sampai-sampai disebut “saudara sedarah” oleh Ramon Gulermo dari University of the Philippines – Diliman dalam papernya untuk Consortium for Southeast Asian Studies in Asia - SEASIA 2015 Conference.

Salah satu kemiripan Sison dan Aidit tercermin dari isi dan judul buku Aidit Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia yang dipublikasikan tahun 1958 dengan isi dan judul buku Sison Philippine Society and Revolution yang dicetak pada 1971. Menariknya lagi, buku Aidit juga dianggap menyalin dari karya sang revolusioner Republik Rakyat Cina Mao Zedong bertajuk “Perang Rakyat” yang disusun pada 1948.

Baca juga: Sayid Komunis yang Diburu Tentara Baret Merah

Sebagaimana dikutip kolumnis Manila Times Rigoberto D. Tiglao, Mao menulis “Revolusi Cina di era kekinian termaktub dalam karakter sebuah revolusi melawan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme-birokrat.” Aidit menulis “Saat kita membahas target utama dari revolusi Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, yang artinya musuh besar rakyat Indonesia era revolusi adalah borjuis besar dan tuan tanah dari negara imperialis.”

Sementara itu Sison menulis “Tugas pokok dari revolusi Filipina saat ini adalah menggulingkan imperialisme AS, feodalisme, dan kapitalisme birokrat.” Ia lanjutkan, “Target-target atau musuh utama dari Revolusi Filipina adalah imperialisme AS dan antek-antek lokal yang menjadi kepanjangan tangan dari borjuis-borjuis besar, tuan tanah, dan birokrat kapitalis.”

Namun, tanpa perlu mempersoalkan lebih lanjut, Ramon Gulermo dan sejarawan lain melihat tuduhan plagiat Sison sebagai rangkaian pewarisan ide biasa antar satu kamerad ke kamerad lain, dari Asia hingga Afrika, tentang bagaimana mewujudkan masyarakat adil-makmur dalam naungan komunisme. Kebetulan, saat itu musuh mereka sama: imperialisme dan kapitalisme Barat.

Kemesraan Sison dengan Aidit dan tokoh-tokoh komunis Indonesia lainnya berakhir pada tahun 1965 saat pembantaian massal terhadap orang-orang kiri dan yang tertuduh lainnya digencarkan oleh rezim Soeharto. Sison menyelamatkan diri, pulang ke Filipina, dan melanjutkan perjuangan dari sana.