tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi mengusulkan KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun per 26 November 2023. Nama Agus sebagai kandidat yang diajukan Jokowi sudah diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Dalam kesempatan ini saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan nama yang diusulkan presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR pada Selasa (31/10/2023).
Puan menjelaskan, nama tunggal tersebut nantinya akan diuji kelayakannya oleh Komisi I DPR RI sebagai mekanisme dan aturan yang berlaku. Komisi I rencana akan menggelar fit and proper test terhadap Agus pada 14 November mendatang.
Pemilihan Agus sebagai calon tunggal tentu tidak lepas dari catatan. Nama Agus sebelumnya santer disebut sebagai kandidat kuat Panglima TNI mengingat syarat Panglima TNI harus pernah menjadi kepala staf. Selain itu, Agus juga memiliki masa dinas cukup panjang dan baru menjabat sebagai KSAD per 25 Oktober 2023.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri tidak kaget dalam pemilihan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI. Hal ini sudah terbaca ketika Agus ditunjuk sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman. Agus menyisihkan dua kandidat lain, yakni Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Dalam pandangan Gufron, pemilihan Agus wajar secara normatif. Ia mengingatkan bahwa UU TNI memang memberi ruang agar panglima dipilih bergantian antar-matra. Panglima saat ini, Yudo Margono adalah perwira TNI AL sehingga wajar diganti matra lain.
Akan tetapi, menurut Gufron, panglima selanjutnya sebaiknya dari matra TNI AU karena sebelum Yudo berasal dari matra TNI AD, yakni Andika Perkasa. Namun, kata dia, pemilihan Agus lebih kental pada unsur kedekatan daripada masalah aturan normatif.
“Secara umum sih memang faktor kedekatan yang jadi pertimbangan. Kesan yang muncul bahwa pengajuan pencalonan Agus karena ada tadi, faktor kedekatan,” kata Gufron kepada reporter Tirto, Selasa (31/10/2023).
Gufron mengatakan, Agus merupakan Dandim 0735/Surakarta saat Jokowi masih Wali Kota Solo. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Surya Kencana yang notabene menjaga Istana Kepresidenan Bogor saat Jokowi menjadi presiden. Agus semakin dekat dengan Jokowi karena pernah menjabat Danpaspampres sebelum menjadi Pangdam Siliwangi dan Wakasad.
“Itu kan kesan yang akhirnya sulit untuk dibantah ya soal faktor kedekatan itu. Jadi enggak salah kalau misalnya publik mempersepsikan faktor kedekatan lebih dipertimbangkan dalam konteks pengajuan itu,” kata Gufron.
Gufron lantas menyinggung bagaimana perat matra TNI AD dalam tahun politik. Dalam catatan sejarah, jabatan Panglima TNI mayoritas dipegang matra darat setelah reformasi. Pada Pemilu 2004, kursi Panglima TNI dipegang Jenderal Endriartono Sutanto; Pemilu 2009 dikawal oleh Jenderal TNI Djoko Santoso; dan Pemilu 2014 dipegang oleh Jenderal Moeldoko. Khusus Pemilu 2019, pelaksanaan berlangsung saat Panglima TNI dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto dari matra udara.
Jika ditilik ke belakang, Hadi juga punya kedekatan dengan Jokowi sejak suami Iriana Widodo itu berdinas sebagai Wali Kota Solo. Hadi merupakan Danlanud Adisumarmo saat Jokowi masih menjabat sebagai orang nomor satu di Solo.
“Saya enggak tahu apakah penempatan matra darat sebagai jabatan Panglima TNI ada kaitan dengan politik pemilu atau enggak, itu sesuatu yang harus ditanyakan ke presiden, tapi ini kan kalau belajar dari pengalaman gitu ya, pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Gufron.
Di sisi lain, Gufron juga menyoroti soal istilah “Solo Connection” yang kini menjadi perbincangan. Hal ini tidak lepas dari sikap Jokowi yang memilih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya pernah menjadi Kapolresta Surakarta, sementara Agus sebagai mantan Danrem Surakarta menjadi Panglima TNI.
Ia melihat Jokowi mungkin menggunakan pertimbangan subjektif. Akan tetapi, Gufron berharap pertimbangan subjektif tidak menganggu profesionalisme TNI, termasuk netralitas TNI dalam pemilu, apalagi anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024.
“Nah, yang paling penting menurut saya soal memastikan, soal koneksi tadi enggak memengaruhi profesionalisme Panglima TNI dalam konteks pembangunan TNI ke depan, karena faktanya kan dia sudah diajukan ke DPR. Tinggal tugas dari presiden dan DPR sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bagaimana soal koneksi tadi itu ya, Solo Connection itu tidak memengaruhi netralitas dan profesionalisme TNI ke depan,” kata Gufron.
Gufron mengingatkan bahwa pekerjaan rumah bagi Panglima TNI baru masih banyak, antara lain: penanganan dugaan pelanggaran HAM yang masih ada; masalah posisi TNI yang mulai masuk di berbagai elemen sipil; masih ada dugaan upaya intimidasi antar-lembaga; hingga isu reformasi militer, salah satunya reformasi peradilan militer.
Akan tetapi, Gufron menekankan bahwa permasalahan netralitas TNI penting jelang Pemilu 2024. Hal ini tidak lepas indikasi ketidaknetralan pemilu. Sebut saja kisah Pemilu 2014 dalam kasus Jenderal Budiman maupun hoaks data resmi TNI disebut menangkan Prabowo.
Ia mendorong TNI tetap netral agar tidak ada isu negatif yang berdampak pada profesionalisme TNI. Oleh karena itu, Gufron berharap agar fit and proper test DPR bisa menjawab soal keraguan publik tentang isu “Solo Connection” dan upaya keberpihakan TNI dalam pemilu.
“Soal pemilu itu yang harus dipastikan netralitas dan profesionalisme apalagi dengan segudang pertanyaan tadi soal Solo Connection, kemudian dia ada kedekatan dengan Jokowi, pernah juga di Solo, di Bogor, pernah jadi komandan Paspampres, terus anaknya Jokowi juga hari ini maju. Itu benar-benar harus dipastikan netralitas,” tutur Gufron.
Sebab, kata Gufron, pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya keterlibatan aparat TNI dalam konteks politik praktis pernah terjadi. “Ini kan ada pengalaman historis tadi, kemudian dinamika politik yang sebelumnya tadi, saya kira isu netralitas dan profesionalisme TNI di tengah pemilu harus menjadi perhatian tidak hanya panglima tapi juga DPR,” kata Gufron.
Pengamat militer dari CIDE Anton Aliabbas juga menduga Agus yang diproyeksikan akan menggantikan Yudo. Ia menilai, profil Agus memang telah memenuhi kualifikasi normatif seperti mengikuti sejumlah pendidikan pengembangan TNI (Sesko TNI AD, Sesko TNI dan Lemhannas), hingga kompetensi berdasarkan riwayat penugasan, baik tempur maupun manajerial.
“Dengan kata lain, Agus merupakan sosok yang berkompeten untuk menjadi Panglima TNI,” kata Anton dalam keterangan tertulis sebelum Agus resmi diumumkan sebagai calon tunggal.
Di sisi lain, kata Anton, pengalaman Agus bekerja sama dan berinteraksi dalam Forkompimda Solo saat menjadi Dandim 0735/Surakarta, jelas telah memberikan impresi sangat positif kepada Jokowi. Hal itu terlihat saat Agus kembali mendapatkan beberapa penugasan yang dekat dengan keberadaan Jokowi. Agus tercatat pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana Bogor dan Komandan Paspampres di era Jokowi.
Anton menilai, keberadaan chemistry yang telah kuat terbangun dengan Jokowi merupakan salah satu pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam penunjukan Agus. Subjektivitas Jokowi dengan ikut menyertakan pertimbangan chemistry kuat ini, tentu saja dapat dipahami dan tidak melanggar ketentuan perundangan. Sebab, kata Anton, Pasal 13 UU TNI hanya mengatur persyaratan kandidat Panglima TNI yakni kepala staf atau pernah menjabat kepala staf TNI AD, AL atau AU.
“Mengingat Panglima TNI merupakan pos paling strategis di tubuh organisasi militer, maka presiden tentu dapat ikut mengedepankan faktor subjektif dalam memilih kandidat pengganti Laksamana Yudo Margono. Faktor kenyamanan dan kepercayaan dalam berkerja sama adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan sulit diukur,” kata Anton.
Oleh karena itu, Anton menilai, tugas utama dan terberat Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Kesan sebagai 'orang dekat' Jokowi jelas memberikan warna tersendiri dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer.
“Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI," kata Anton.
Di tengah kondisi dinamika politik yang sedang menghangat, kata Anton, TNI ke depan harus mewujudkan netralitas dalam politik secara serius. Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer.
Dalam hal ini, Anton menyarankan, penguatan mekanisme pengawasan seperti SOP, termasuk keterbukaan terhadap organisasi eksternal.
Selain itu, kata dia, dalam menentukan pejabat yang mengisi pos strategis di tubuh TNI juga hendaknya selalu memastikan merit based system menjadi rujukan utama, bukan pada preferensi pernah bekerja di lingkungan istana.
“Karena bagaimanapun juga, Panglima TNI mendatang hendaknya merawat kepekaan dan sensitivitas yang dijaga TNI dalam menjaga keutuhan republik ini,” tutur Anton.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, Jokowi berhak menentukan siapa kandidat Panglima TNI pengganti Yudo yang akan memasuki masa pensiun. Ia tidak merinci pemilihan nama Agus karena faktor kedekatan atau isu Solo Connection.
Akan tetapi, Ari menegaskan, pemilihan Agus meliputi pertimbangan kualifikasi kepangkatan, kepemimpinan, profesionalisme, rotasi antar-matra, serta berdasarkan kebutuhan strategis pertahanan negara selain masalah prerogatif presiden.
“Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih Panglima TNI, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” jawab Ari singkat ketiga ditanya alasan Jokowi pilih Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI, Selasa (31/10/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
