Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menargetkan penurunan angka kemiskinan Indonesia menjadi kisaran 6,5-7,5 persen pada 2026.
Untuk mendukung target itu, Menko PM, Muhaimin Iskandar, mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp276,1 miliar dari pagu indikatif 2026 yang hanya Rp223,9 miliar. Dengan demikian, kebutuhan total anggaran Kemenko PM tahun depan mencapai Rp500,1 miliar.
"Kebutuhan anggaran Kemenko PM sebetulnya Rp500,1 miliar. Kalau kemenko ketemu semua mengaku jujur ini, tapi nasib tergantung Badan Anggaran. (Dari) kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp223 miliar dari pagu indikatif 2026 untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program," ujarnya dalam Raker dengan Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).
Cak Imin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Kemenko PM, sebagai kementerian koordinator baru di era Kabinet Prabowo Subianto, memiliki misi khusus untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Lebih jauh, Cak Imin menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026. Target jangka panjang adalah menurunkan kemiskinan hingga level 4,5-5 persen pada 2029.
"Yang pertama, indikator kemiskinan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5 sampai 5 persen. Saat ini masih tinggi 8,57 persen. Kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem nol pada tahun 2026," sambungnya.
Cak Imin menjelaskan, Kemenko PM membawahi 10 kementerian dan lembaga, dan karenanya wajar meminta anggaran jumbo.
Anggaran ini nantinya juga akan disebar ke lembaga seperti DJSN sebesar Rp34,8 miliar dan BP Taskin sebesar Rp30,89 miliar.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
