Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah jadwal perilisan data neraca dagang, yang di dalamnya mencakup kinerja ekspor dan impor nasional dari tanggal 15 setiap bulannya menjadi ke awal bulan.
Perubahan jadwal ini efektif berlaku mulai Juni mendatang, sehingga data ekspor dan impor April 2025 baru akan dirilis pada 2 Juni 2025. Mengingat 1 Juni 2025 bertepatan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila.
Biro Hukum dan Humas BPS menjelaskan, perubahan ini dimaksudkan agar ke depannya lembaga penyedia jasa statistik ini dapat menyajikan data ekspor dan impor dalam bentuk angka tetap. Bukan angka sementara seperti yang selama ini dirilis tiap pertengahan bulan.
"Sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data yang berkualitas, BPS tidak lagi merilis Angka Sementara perkembangan ekspor impor yang biasanya dikeluarkan setiap tengah bulan," jelas BPS, dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).
Dengan perubahan ini, pengguna data dalam hal ini termasuk pemerintah dan dunia usaha dapat langsung memperoleh angka tetap kinerja ekspor dan impor untuk dimanfaatkan.
"Dalam rangka meningkatkan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka tetap perkembangan Ekspor Impor di setiap awal bulan," tegas BPS.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, justru menilai penundaan rilis data ekspor-impor ini memperkuat reputasi negatif Indonesia sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia. Ini didasarkan pada laporan Trade Barrier Index (TBI) 2025, di mana Indonesia menempati peringkat terakhir dari 122 negara.
"Ini mencerminkan tingkat proteksionisme yang ekstrem di berbagai aspek kebijakan perdagangan, termasuk transparansi informasi," ujar Syafruddin kepada Tirto, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, keterlambatan dan penghapusan data sementara yang sebelumnya rutin diumumkan setiap pertengahan bulan menciptakan ruang ketidakpastian yang luas di kalangan investor, pelaku usaha, dan analis pasar.
"Ketika negara lain berupaya meningkatkan keterbukaan dan kecepatan informasi ekonomi, Indonesia justru mengambil langkah mundur yang bertentangan dengan prinsip perdagangan modern yang berbasis transparansi dan prediktabilitas," ungkap dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
