Menuju konten utama

BPS Catat Ketimpangan Nasional Turun, Terendah sejak Maret 2021

Meski ketimpangan menurun secara nasional, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

BPS Catat Ketimpangan Nasional Turun, Terendah sejak Maret 2021
Sejumlah warga beraktivitas di perkampungan padat penduduk tepi rel kereta api di Kampung Bandan, Jakarta, Jumat (14/10/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan pada September 2025. Ketimpangan nasional yang diukur menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,363, turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

“Tingkat ketimpangan diukur melalui Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangannya,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan resmi BPS, Kamis (5/2/2026).

Secara historis, ketimpangan pengeluaran nasional menunjukkan tren menurun sejak Maret 2021. Pada Maret 2021, Gini Ratio nasional tercatat 0,384. Angka ini sempat berfluktuasi tipis sepanjang 2021–2023, berada di kisaran 0,381-0,388, sebelum mulai menunjukkan penurunan yang lebih konsisten sejak 2024.

Kemudian, pada Maret 2024, Gini Ratio nasional turun menjadi 0,379, lalu sedikit naik ke 0,381 pada September 2024. Namun, tren penurunan kembali menguat pada 2025. Adapun per Maret 2025, ketimpangan tercatat 0,375 sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 0,363 pada September tahun yang sama.

Menurut Amalia, meski ketimpangan menurun secara nasional, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada September 2025, Gini Ratio di perkotaan tercatat sebesar 0,383, turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

“Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada September 2025 adalah sebesar 0,295, lebih rendah 0,004 poin dibandingkan dengan bulan Maret 2025,” kata Amalia.

Secara historis, data BPS menunjukkan tren penurunan ketimpangan sejak 2021, baik di perkotaan maupun perdesaan. Meski demikian, disparitas struktur ekonomi dan akses pendapatan menyebabkan ketimpangan di kawasan urban tetap lebih tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga menyampaikan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 lainnya, yakni tingkat kemiskinan Indonesia yang mencapai sebesar 8,25 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang.

BPS mencatat, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi, yakni 10,72 persen, dibandingkan dengan perkotaan sebesar 6,60 persen. Kondisi ini sejalan dengan pola ketimpangan pengeluaran yang juga lebih besar di wilayah urban.

Baca juga artikel terkait KETIMPANGAN atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana