Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menyurati kepala daerah agar jangan lagi mengerahkan siswa sekolah menyambut Presiden saat melakukan kunjungan kerja daerah. Hal itu disampaikan Prabowo ketika meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, (19/11/2025).
Prabowo mengaku memang terkesan melihat siswa menyambut kedatangannya. Di sisi lain, ia merasa kasihan siswa harus berdiri dan berpanas-panasan demi menyambut dirinya.
“Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua Bupati, Wali Kota kalau seandainya saya kunjungan kerja. Mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan,” kata Prabowo.
Ia merasa kasihan membuat siswa menunggu. Apalagi iring-iringan presiden kerap melaju cepat sehingga Prabowo tidak ada waktu berdiri menyambut satu-satu para siswa.
Karenanya, Prabowo meminta agar kepala daerah tidak memobilisasi siswa menyambutnya. Menurut dia, lebih baik para siswa melihat agenda kunjungannya lewat televisi saja
“Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” sambung Prabowo.
Prabowo menilai lebih baik dirinya yang langsung datang menemui siswa ke sekolah. Selain itu, siswa harus terganggu kegiatan belajar-mengajarnya karena ikut seremonial ke jalan.
Presiden merasa gembira melihat anak-anak sekolah menyambutnya karena membuatnya merasa muda dan bersemangat. Tetapi ia tidak tega apabila siswa mesti kepanasan di jalan untuk menyambut kunjungannya.
“Saya tadi kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari dan saya khawatir mengurangi waktu jam sekolah mereka, tapi saya sangat terkesan,” ucap Prabowo.
Budaya Seremonial yang Mengakar
Sikap dan arahan Presiden Prabowo patut diapresiasi karena akan memiliki implikasi serius terhadap budaya seremonial yang terus dilanggengkan pejabat publik. Sambutan-sambutan atas kedatangan pejabat publik ke daerah sering mengorbankan waktu belajar siswa hanya untuk terkesan membuat agenda kunjungan menjadi meriah.
Sikap demikian tak jauh dari kultur feodal yang mengakar di benak masyarakat sedari lama. Masyarakat dikondisikan tunduk dan patuh di hadapan pejabat yang seharusnya menjadi pelayan kepentingan publik. Logika seremonial yang menyusahkan warga hanya untuk memoles citra pejabat di ruang publik sudah seharusnya dibongkar ke akar-akarnya.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menyatakan agenda seremonial berlebihan dalam penyambutan kedatangan kunjungan pejabat memang sebaiknya mulai dikikis. Adinda menilai memobilisasi siswa hanya untuk menyambut pejabat atau petinggi negara merupakan kegiatan yang tidak relevan bagi siswa.
“Ini bukan hanya menyusahkan atau tidak relevan meskipun dilihat sebagai seremonial, tapi bagusnya arahan presiden jadi mengikis budaya feodalisme yang tidak perlu,” ucap Adinda kepada wartawan Tirto, Jumat (21/11/2025).
Adinda melihat, protokoler penyambutan seremonial yang melibatkan siswa untuk membuka acara pejabat publik sudah berjamuran sejak Orde Baru. Menurut Adinda, siswa jadi korban kepentingan pejabat publik hanya demi memeriahkan agenda kunjungan.
Siswa terpaksa menunggu lama, dijemur di bawah terik matahari, dan kelelahan untuk cuma melambaikan tangan di hadapan pejabat yang datang. Adinda menilai seremonial semacam ini memang tidak manusiawi bagi anak-anak sekolah.
“Memang lebih baik pemerintah saja yang mengunjungi siswa. Terkecuali misalkan memang event-nya terkait para siswa sehingga dikumpulkan bukan dijemur di bawah matahari, tapi di aula atau do ruang pertemuan di mana siswa bertemu pejabat publik,” ujar Adinda.
Seremonial lain yang sebaiknya dikurangi pemerintah serta pejabat publik adalah aksi sidak atau inspeksi mendadak. Kerap kali sidak hanya digunakan memoles citra pejabat di depan sorot kamera, alih-alih menunjukkan kinerja nyata.
Sidak memang menjadi instrumen yang dapat efektif untuk menjadi metode kontrol aparatur negara yang tidak menjalankan kerja dengan semestinya. Namun sidak juga kerap dipakai sebagai instrumen populis demi memperelok kinerja dengan gimik semata.
“Tidak perlu SDM untuk hal seremonial karena berdampak pada pengeluaran sumber daya yang tidak urgen dan tidak penting. Karena alokasi anggaran bisa untuk berfokus kepada program atau operasional,” terang Adinda.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo, menyatakan sejak sebelum zaman Orde Baru pengarahan anak sekolah untuk menyambut pejabat negara, tamu kenegaraan, serta orang-orang penting pemerintahan sudah menjadi kelaziman. Kegiatan semacam itu diarahkan memberikan kesan megah dan gegap-gempita dalam agenda Kenegaraan.
Sayangnya, kegiatan seremonial seperti ini menciptakan pemborosan anggaran yang sudah diwajarkan.
“Tapi justru jadi pemborosan yang luar biasa, menurut saya Prabowo sudah betul kalau itu sebagai efisiensi baru. Selain itu, ya ada semacam perendahan martabat ya menyuruh anak-anak SD keluar yang seharusnya mereka belajar tapi malah panas-panasan,” ujar Kunto kepada wartawan Tirto, Jumat (21/11/2025).
Kunto menilai, seremonial lain yang telah menjadi formalitas saat ini adalah pemasangan baliho berisi foto dan ucapan untuk pejabat negara. Selain itu, juga bentuk sambutan berupa tari-tarian atau capaian yang dipampang dalam videotron.
Bentuk seremonial lain yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan penguatan kinerja pejabat adalah blusukan hingga pamer uang sitaan yang belakangan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kunto menilai seremonial itu telah menjadi gimik yang disukai publik dan seakan-akan menggantikan laporan resmi pekerjaan yang dilakukan institusi publik
“Politisi pejabat publik merasa harus melakukan itu sebagai cara berkomunikasi tentang apa yang sudah dikerjakannya, kalau pake laporan pekerjaan enggak ada yang baca takutnya mungkin,” ucap Kunto.
Analis sosio-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, memandang aksi seremonial penyambutan pemimpin yang melibatkan warga hingga siswa turun ke jalan, usianya setua sistem pemerintahan itu sendiri. Meski sudah memasuki era demokrasi modern, tapi pada kaidahnya secara psikologis Indonesia jadi seperti peradaban manusia seribu tahun lalu.
Dari dulu pemimpin selalu identik mendapatkan sambutan meriah. Bedanya, dulu raja naik kuda, sekarang ini pejabat publik menumpangi mobil dinas. Jadi visualnya berbeda, namun praktik psikologinya sama saja sejak dahulu kala.
“Prabowo justru ingin keluar dari praktik ratusan tahun ini. Saya kira ini menunjukkan pemikiran Prabowo yang out of the box. Dengan menghentikan penyambutan anak-anak sekolah di pinggir jalan, Prabowo sebenarnya sedang melawan kebiasaan peradaban politik yang sudah dirawat selama seribu tahun lebih,” ucap Musfi kepada wartawan Tirto, Jumat (21/11/2025).
Musfi menilai praktik politik negara memang didominasi kegiatan seremonial. Mengikis hal itu akan mampu mengubah konstelasi anggaran tahunan yang dibuat.
Misalnya menteri atau stafsus datang ke daerah harus disambut, rombongan mobil mewah dipakai untuk iring-iringan, pengawalan aparat, dan berbagai fasilitas serta akomodasi di daerah. Masalahnya, itu semua sudah dimasukkan ke dalam protokoler, jadi secara hukum itu legal dan bersifat wajib mengikat.
Maka, apabila semua kegiatan seremonial bakal dihapus, Musfi menilai pejabat negara akan terkejut dan resisten. Pejabat yang biasanya disambut meriah akan sangat kaget dan tidak nyaman.
“Akan ada pergolakan besar yang pada akhirnya penghematan seremonial menjadi utopia yang tidak terealisasi,” ucap Musfi.
Karenanya, Prabowo mesti lebih tegas dari sekadar ujaran untuk menghapus segala bentuk seremonial formal yang menyusahkan warga dan boros anggaran. Pejabat publik mesti menyadari bahwa mereka merupakan pelayan kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Farida Susanty
