Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan hingga kini masih banyak mitra yang belum bersedia membuka dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dadan mengatakan hal itu menjadi kendala pelaksanaan program MBG di wilayah Indonesia Timur.
“Ya karena gini, jarang ada mitra mau masuk di Papua. Kemudian kami juga belum berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah (Pemda),” kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dadan mengatakan Papua membutuhkan sekitar 411 hingga 600 dapur MBG agar dapat menggapai seluruh wilayah lebih luas. Dadan menyebut pelayanan ideal di Papua, yakni 3.000 penerima manfaat dengan satu Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini jumlah SPPG atau dapur di Papua yang telah beroperasi baru mencapai 63 unit.
Di sisi lain, kata dia, kendala lain karena masih minimnya koordinasi dengan Pemda Papua. Oleh karena itu, Dadan berencana mengundang stakeholders Papua dalam waktu dekat untuk memperbaiki koordinasi antar keduanya guna kelancaran kelangsungan penyelenggaraan MBG.
“Kami kedatangan beberapa wakil bupati, dan kami sepakat bahwa tanggal 20-an (Juli 2025), kami akan undang seluruh gubernur Papua. Termasuk seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta,” ucap Dadan.
Pertemuan itu, jelas dia, guna merancang strategi percepatan pelaksanaan program MBG di Papua, yang harapannya mulai berjalan secara intensif pada Agustus 2025.
Dadan menuturkan bahwa BGN selama ini masih menggantungkan skema kemitraan untuk wilayah-wilayah padat penduduk. Di sisi lain, untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti salah satunya, Papua, program akan lebih banyak didukung langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau di daerah di mana ada agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah yang terpencil, itu dana APBN yang masuk,” tuturnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
