Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi anggaran yang diperuntukan untuk produksi Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipastikan menerima anggaran Rp500 juta untuk produksi selama 12 hari, bukan satu hari seperti yang disampikan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2/2026).
Dia menerangkan, mekanisme penyaluran dana tetap langsung diberikan ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah. Dengan begitu, dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.
"Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125, memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga," ungkap Hida.
Terkait dengan anggaran, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy membantah program MBG memotong alokasi anggaran pendidikan nasional. Dia juga menegaskan, pandangan yang menyatakan MBG mengorbankan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru adalah informasi yang tidak benar.
"Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang sebagai fondasi awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat. Menjawab kekhawatiran soal penyusutan program pendidikan, Teddy menjamin tidak ada satu pun program strategis dari periode sebelumnya yang dihentikan.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema ini menjadi bagian dari pola baru penyaluran dana Badan Gizi Nasional (BGN), di mana 93% anggaran langsung dikirim ke unit layanan tanpa melalui pemerintah daerah. Ia menyebut, dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang sampai Merauke.
"BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta," ungkap Dadan dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/2/2026).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
