Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, merespons pernyataan PDIP yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus Rp223 triliun alokasi anggaran wajib pendidikan dari APBN.
Menurut Teddy, peruntukan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Anggaran DPR RI, yang diketuai Said Abdullah, dari Fraksi PDIP.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut Teddy, isu yang menarasikan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut memotong anggaran hingga mengorbankan fasilitas sekolah dan nasib tenaga pendidik adalah pandangan yang keliru.
Ia menjamin tidak ada satu pun inisiatif pendidikan dari periode sebelumnya yang diberhentikan demi mendanai MBG.
"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," jelas Teddy.
Seskab menambahkan bahwa pemerintah justru sedang secara masif melakukan pembenahan terhadap sekolah-sekolah yang rusak.
Persoalan infrastruktur yang sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah daerah kini langsung diintervensi oleh pusat karena bertahun-tahun terbengkalai.
"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek," tegasnya.
Selain pembenahan infrastruktur dengan pagu sekitar Rp17 triliun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Teddy juga membantah klaim bahwa kesejahteraan guru diabaikan.
Ia memaparkan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu setelah 20 tahun stagnan.
Tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan menjadi Rp2 juta dan kini ditransfer langsung setiap bulan ke rekening penerima.
Mengakhiri penjelasannya, Teddy kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah saat ini dirancang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa mengorbankan program yang sudah ada.
"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya. Itu aja, terima kasih semua," pungkas Teddy.
Diberitakan sebelumnya, PDIP menilai alokasi program MBG memotong anggaran pendidikan. Hal ini berdasarkan dokumen resmi negara yaitu UU APBN dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, memaparkan temuan ini untuk merespons pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun," ujar Esti saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
