tirto.id - Pada tanggal 18 Maret 2025, pemerintah resmi menghapus dan menyatakan tidak berlakunya program Program Sekolah Penggerak (PSP). Keputusan itu ditandai lewat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 14/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021.
Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga poin putusan. Salah satu poin berbunyi seluruh pelaksanaan program pendidikan yang terkait dengan program PSP akan dilakukan penyesuaian berdasarkan program prioritas Kemendikdasmen.
Melalui keputusan itu, muncul isu tentang program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) 2025 yang juga akan ikut ditiadakan. Melihat program PSP dan PGP merupakan dua program yang saling berkaitan.
Lantas, apakah benar program Pendidikan Guru Penggerak tahun 2025 akan ditiadakan? Simak selengkapnya melalui artikel berikut ini.
Mengapa Pendaftaran Guru Penggerak 2025 Ditiadakan?
Program Guru Penggerak (PGP) dirancang untuk membekali guru dengan keterampilan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi, agar mereka mampu mendorong terbentuknya komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah.
Program ini bertujuan mencetak calon pemimpin pendidikan yang mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan membahagiakan bagi peserta didik.
Program yang sempat menjadi salah satu simbol reformasi pendidikan di era Menteri Nadiem Makarim itu kini tidak lagi dilanjutkan sebagai kebijakan aktif di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti.
Dalam berbagai laporan, PGP disebut masih menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari terganggunya aktivitas sekolah dan siswa karena padatnya agenda program PGP, hingga lulusan PGP yang dinilai belum sepenuhnya siap mengemban tugas sebagai kepala sekolah.
Beredar informasi mengenai adanya program pengganti PGP dalam diskusi di laman Facebook GURU PENGGERAK INDONESIA, pada Selasa (18/2/2025). Diskusi tersebut menyebut bahwa Pendidikan Kepemimpinan Sekolah (PKS) akan menggantikan PGP di era Menteri Abdul Mu’ti.
Secara substansi, PKS bertujuan untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dalam pendidikan tersebut, akan diajarkan pula materi kepemimpinan dan manajerial sekolah.
Namun demikian, berdasarkan penelusuran Tirto hingga Selasa (15/4/2025) malam, belum terdapat keputusan atau pernyataan resmi dari Kemendikbudristek yang menyebutkan program apa yang akan secara langsung menggantikan PSP dan PGP.
Sebelum keputusan peniadaan PSP disahkan, pemerintah sempat membuka pendaftaran Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 12, pada 16 November 2024. Berdasarkan alur yang seharusnya, guru yang lolos seleksi akan mengikuti pelaksanaan PGP Angkatan 12 pada awal tahun 2025.
Penulis: Wulan AE
Editor: Indyra Yasmin
