Benarkah Klaim Anies Bahwa Pengelolaan PKL New York Terbaik?

tirto.id - Pejalan kaki berhak untuk berjalan dengan aman dan nyaman di trotoar. Hanya saja, pejalan kaki seringkali mengeluhkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang tak tertib di trotoar.

Tak sedikit yang menginginkan trotoar steril dari PKL. Alasannya, mengutip Alfred Sitorus, pendiri Koalisi Pejalan Kaki, "trotoar adalah hak pejalan kaki".

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat melegalkan PKL berjualan di area pejalan kaki Jakarta. Padahal, putusan MA menyatakan, Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 1 tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta yang memberikan izin trotoar dan jalan untuk PKL tidak lagi punya kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, Anies menganggap tak perlu mematuhi putusan MA dengan dalih banyak regulasi memperbolehkan PKL berdagang di trotoar dan fungsi Jatibaru sudah diubah. Lebih lanjut, ia ingin menjadikan Jakarta seperti kota New York yang memiliki sidewalk (tempat pejalan kaki/trotoar).

"Ada yang berjualannya permanen, ada yang berjualannya mobile. Yang permanen itu kios-kios toko buku, itu banyak yang permanen. Anda lihat di kota-kota besar. Bahkan salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York untuk di trotoar," kata Anies.

Pertanyaannya, benarkah Kota New York memiliki manual pengelolaan PKL terbaik seperti klaim Anies?

Walkable City

Jika merujuk pada Walk Scoreーsebuah situs yang menilai "walkability" dari lingkungan dan kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dengan populasi lebih dari 200 ribu orangーdi Amerika Serikat, Kota New York memang berada di peringkat nomor satu pada 2017 dengan skor 89,2.

Dalam situs tersebut, tingkat "walkability" atau tingkat kemudahan pejalan kaki untuk berjalan kaki ditentukan dengan menganalisis berapa banyak tugas yang dapat dilakukan tanpa mobil. Pengukuran skor berjalan memperhitungkan rute berjalan, persimpangan, kepadatan populasi, dan berbagai faktor geografis.

Mengutip New York Times, salah satu penilaianWalk Score menyatakan bahwa sebagian besar tugas harian penduduk kota New York dapat diselesaikan dengan berjalan kaki.

Selain New York, Walk Score menilai kota Vancouver dan Sydney adalah the most walkable cities di negaranya masing-masing, Kanada dan Australia. Namun, catatan pentingnya, keberadaan PKL tak disebutkan secara spesifik dalam indikator Walk Score.

Pengelolaan PKL New York

Meski demikian, Kota New York memang memiliki perangkat peraturan berkaitan dengan PKL. Pedagang yang ingin berjualan, menyewakan, atau menawarkan barang dan jasa di ruang publik yang bukan toko wajib memiliki General Vendor Licenseatau Lisensi Pedagang Umum.

Namun, lisensi ini tidak diperlukan untuk kegiatan menjual koran, majalah, buku, pamflet atau bahan tertulis lainnya, menjual karya seni, menjual barang di garasi yang dijual di properti pribadi, menjual makanan, dan menjual barang dari stan di Street Fair resmi.

Untuk PKL yang menjajakan makanan dan minuman memerlukan lisensi dari Department of Health and Mental Hygiene atau Departemen Kesehatan Kota New York. Dengan demikian, mereka harus lolos penilaian dari departemen tersebut, mulai dari persyaratan keamanan makanan, hingga penempatan unit. Hal ini untuk memastikan bahwa penjual makanan keliling beroperasi dengan aman.

Departemen Kesehatan pun membuat panduan dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh para PKL. Hanya pedagang yang mendapat lisensi yang dapat menjual makanan atau minuman. Pemegang izin pun harus menyerahkan formulir Mobile Food Vending Unit Permit Holder: Authorized Vendor List ke Departemen Kesehatan.

Sementara untuk berdagang di jalan dalam jangka waktu sementara, seperti berjualan di stan suatu acara, maka perlu Temporary Street Fair Vendor Permit. Izin ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan di jalan bersifat sementara yang disahkan oleh Walikota. Penggunaan izin PKL yang tak sesuai dengan jenis, bisa membuat barang pedagang disita, pedagang ditangkap, dan terkena denda.

Selain itu, ada juga inisiatif dari masyarakat: Street Vendor Project (SVP). Gerakan ini adalah proyek nirlaba yang disponsori oleh Georgetown University yang memberi akses bantuan hukum bagi pada PKL di New York. Ada lebih dari 1.800 anggota pedagang aktif dalam inisiatif ini.

Tak hanya itu, SVP juga menerbitkan laporan dan mengajukan tuntutan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang PKL dan kontribusi besar yang mereka berikan kepada kota. Selain menjangkau penjual di jalan-jalan, gerakan ini juga mengajari mereka tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka.

Dikutip dari BBC Indonesia, Alghifari Aqsa, pengacara publik yang pernah terlibat dalam Street Vendor Project, menyatakan bahwa tak cuma New York, kota lain di dunia pun menghadapi isu PKL dengan pendekatan beragam.

Persoalan ini, lanjutnya, tak bisa diputuskan hanya oleh satu pihak saja. "Ini soal keadilan ruang, bagaimana kota bisa ramah terhadap seluruh kelompok masyarakat, bukan cuma kelas menengah, pejalan kaki, tapi juga kelas bawah yang sedang bertahan hidup," ucap Alghifari.

Apalagi, biaya pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan bangunan pelengkap jalan di Jakarta tak sedikit. Dalam APBD DKI Jakarta, pada 2018 anggarannya tercatat sebesar Rp230,7 miliar. Sementara pada 2019 mencapai Rp221 miliar.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran, dapat disimpulkan bahwa Kota New York memang memiliki manual pengelolaan pedagang kaki lima. Meski demikian, belum ditemukan dokumen yang dengan gamblang menyatakan bahwa pengelolaan PKL Kota New York adalah yang terbaik. Hal paling jelas, New York adalah kota dengan tingkat walkability terbaik di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menurut Walk Score.