Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah resmi membatalkan diskon listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni 2025 yang rencanaya menyasar 79,3 juta rumah tangga. Lantas, kenapa pembatalan dilakukan dan diganti apa?
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan kepada publik bahwa diskon listrik Juni 2025 menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi. Diskon listrik ini bersamaan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU), diskon transportasi, diskon tarif tol, penambahan bantuan sosial, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.
Paket stimulus ekonomi itu diluncurkan guna mempertahankan daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II 2025. Kondisi ini terjadi di tengah perlambatan konsumsi usai libur Lebaran dan jelang tahun ajaran baru.
Kenapa Diskon Listrik Juni 2025 Batal?
Alasan mengenai pembatalan rencana pemberian diskon listrik pada Juni 2025 disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran waktu yang singkat membuat proses penganggaran tidak dapat dirampungkan tepat waktu.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan [diskon ini] tak bisa dijalankan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Istana, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Terkait pembatalan diskon listrik tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya memang belum menerima undangan untuk mendiskusikan rencana tersebut.
“Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” kata Dwi, Senin (2/6/2025) dikutip Antara.
Diskon Listrik Juni 2025 Diganti Apa?
Meski diskon listrik Juni 2025 resmi dibatalkan, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menggantinya dengan bantuan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU). Langkah ini dinilai lebih cepat dilakukan dan bakal menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Sehingga yang itu [diskon tarif listrik] digantikan menjadi bantuan subsisidi upah, jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan, penerima BSU adalah pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Data calon penerima BSU tersebut telah siap, sehingga pengalihan diskon listrik tersebut akan sesuai dengan target.
"Datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap. Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan untuk [mengalokasikan ke] bantuan subsidi upah," kata Sri Mulyani.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Elisabet Murni P
